Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mengambil langkah jemput bola dalam membuatkan rekening bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kebijakan ini mewajibkan perbankan milik negara bergerak secara proaktif guna memastikan seluruh penduduk di Tanah Air memiliki akses ke perbankan formal.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo meminta agar seluruh penduduk Indonesia memiliki rekening koran. Sehubungan dengan arahan tersebut, bank BUMN seperti BRI dan Bank Syariah Indonesia secara khusus diminta untuk mempersiapkan rekening bagi masyarakat.
Integrasi Data Dukcapil dan Sistem Pembayaran
Dalam pelaksanaannya, proses pembuatan rekening massal ini akan mengacu pada basis data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data kependudukan tersebut nantinya dipadupadankan secara langsung dengan sistem di Bank Indonesia.
Misbakhun Blak-blakan Manfaat Hilirisasi Sumber Daya Alam RI
Airlangga menjelaskan pemaduserasian data dengan Bank Indonesia difokuskan pada infrastruktur sistem pembayaran (payment system) dan gerbang pembayaran (gateway system) yang menggunakan teknologi QRIS. Dengan keterhubungan ini, rekening masyarakat dapat langsung difungsikan dalam ekosistem transaksi nontunai.
Selain membuka akses layanan keuangan, rekening yang disiapkan tersebut ke depan akan dimanfaatkan sebagai sarana distribusi program pemerintah. Berbagai program bantuan maupun penyaluran dari pemerintah nantinya akan dikirimkan langsung ke rekening-rekening yang telah disiapkan untuk masyarakat tersebut.
IndexPolitica, Kinerja Mentan Amran Raih Skor 91, Tertinggi di Kabinet
Dorong Optimalisasi Inklusi dan Literasi Keuangan
Penyiapan infrastruktur rekening dan sistem terpadu ini ditujukan untuk mengoptimalkan tingkat literasi serta inklusi keuangan nasional agar mampu mencapai level yang lebih tinggi dari capaian saat ini.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan di Indonesia saat ini telah berada di angka 93,62 persen. Sementara itu, survei literasi keuangan nasional mencatatkan angka 69,57 persen. Capaian literasi keuangan tersebut tercatat telah melampaui standar acuan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) yang berada di level 63 persen.
