Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu (26/8/2026). Peninjauan lapangan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak gempa bumi sekaligus membagikan bantuan sembako bagi para pengungsi di wilayah tersebut.
Rombongan Presiden tiba di Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, sekitar pukul 11.52 WITA. Dari Labuan Bajo, Prabowo melanjutkan penerbangan udara menuju Nagekeo menggunakan helikopter kepresidenan dengan pengawalan dua helikopter TNI-AU. Di lokasi bencana, Presiden memimpin rapat koordinasi penanganan darurat dan menegaskan bahwa seluruh proses penanganan bencana ditargetkan tuntas dalam dua pekan ke depan.
Daryono Gempa Pangalengan Bukan Pertanda Pasti Adanya Gempa Besar
Dampak Gempa dan Penanganan Pengungsi
Berdasarkan data per 25 Agustus 2026 pukul 16.00 WIB, Nagekeo mencatat 50.358 warga mengungsi, menjadikannya daerah dengan jumlah pengungsi terbesar kedua di NTT setelah Kabupaten Manggarai. Gempa berkekuatan M 7,7 tersebut menyebabkan kerusakan fisik signifikan di Nagekeo, dengan rincian 9.644 unit rumah terdampak yang terdiri atas 3.218 unit rusak berat, 1.598 unit rusak sedang, dan 4.828 unit rusak ringan. Di kabupaten ini pula tercatat 47 korban jiwa.
Secara akumulatif di tujuh kabupaten terdampak di Pulau Flores, bencana gempa ini telah memaksa 185.131 jiwa mengungsi dan menelan total 100 korban jiwa, termasuk korban luka berat yang sempat dirawat di fasilitas medis. Kerusakan tempat tinggal di seluruh wilayah terdampak mencapai 77.912 unit rumah, yang mendorong pemerintah menetapkan status tanggap darurat.
Sebulan Gempa NTT, Warga Palue Masih Tinggal di Pengungsian
Selain persoalan hunian darurat dan logistik pangan鈥攜ang juga mendapat dukungan solidaritas seperti pengiriman 2,2 ton rendang dari Pemerintah Provinsi Sumatra Barat鈥攌ondisi kesehatan para penyintas menjadi perhatian utama. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 9.668 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) menjangkau warga di tujuh kabupaten terdampak sepanjang 15 hingga 25 Agustus 2026.
