Suhu politik di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) memanas menyusul mencuatnya wacana pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu. Sikap tersebut digulirkan oleh lima partai politik yang memiliki kursi di DPRD Tapteng, yakni Partai NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB.
Kelima partai menilai roda pemerintahan daerah tidak berjalan optimal serta menyoroti tata kelola anggaran yang dinilai tidak profesional akibat dugaan penyelewengan. Sikap bersama itu diambil menyusul pertemuan para pimpinan partai politik yang digelar pada Jumat (4/9).
Juru bicara pertemuan, Hazmi Arif Simatupang, mengungkapkan bahwa serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2026 hingga bulan Agustus baru menyentuh kisaran 30 persen. Menurut keterangannya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tapteng bahkan telah dipanggil dan diberi peringatan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Imbauan Lengkap Presiden Prabowo untuk Warga Terdampak Aktivitas Gunung Anak Krakatau
Selain persoalan penyerapan anggaran, koalisi lima partai tersebut mengkritik lambatnya respons pemerintah kabupaten dalam penanganan bencana banjir serta penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah segera merealisasikan rekomendasi DPRD terkait pemberian bantuan banjir dan penyaluran beasiswa yang bersumber dari APBD.
Hazmi juga menyatakan bahwa PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai di DPRD Tapteng yang tidak menyetujui rekomendasi penyaluran bantuan banjir tersebut. Sebagai catatan, Masinton Pasaribu saat ini turut menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Tapteng.
Kampus Terdampak Letusan Anak Krakatau Diimbau Terapkan PJJ
Atas kondisi tersebut, kelima partai berencana menempuh langkah hukum dengan melaporkan bupati beserta jajaran OPD ke aparat penegak hukum. Mereka juga menyatakan kesiapan untuk membedah APBD 2025 dan 2026 bersama TAPD dengan melibatkan Kemendagri, Kementerian Keuangan, BPK RI, BPKP RI, KPK, Polri, Kejaksaan, hingga analis anggaran.
Menanggapi wacana pemakzulan dan tudingan tersebut, Bupati Masinton Pasaribu menyebut manuver itu sebagai skenario politik dari kelompok yang belum menerima hasil kontestasi politik sejak Pilkada 2024. Masinton menilai pihak-pihak tersebut sengaja mempolitisasi musibah bencana dan justru tidak pernah membahas rancangan peraturan daerah yang telah diusulkan Pemkab Tapteng demi mempercepat pemulihan serta pembangunan pascabencana.
