Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap perhitungan sementara terkait nilai kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT Toba Pulp Lestari Tbk (PT TPL Tbk). Berdasarkan perhitungan sementara tersebut, estimasi kerugian negara akibat penanganan kasus korupsi ini diperkirakan mencapai hingga Rp2 triliun. Informasi penting ini disampaikan secara langsung oleh Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI, Saiful Bahri Siregar, dalam kesempatan jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Rabu (12/8). Langkah penegakan hukum ini berfokus pada penanganan praktik manipulasi ekspor produk bubur kertas atau pulp.
Dalam perkembangan penyidikan kasus ini, Kejagung telah menetapkan dua orang pemeriksa pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai tersangka, yaitu berinisial BP dan SR. Kedua tersangka pemeriksa pajak ini dinilai berperan membantu PT TPL dalam memanipulasi nilai pajak yang bersumber dari proses ekspor pulp yang dilakukan perusahaan tersebut. Setelah penetapan status tersangka tersebut, Kejagung tidak menunda tindakan hukum dan langsung melakukan penahanan terhadap BP dan SR. Keduanya resmi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba cabang Kejagung untuk masa penahanan selama 20 hari ke depan.
Cara Memenuhi Indikator Penilaian Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Sumatera Batch II
Munculnya nilai kerugian negara dalam jumlah besar ini disebabkan oleh tindakan kedua pemeriksa pajak yang mengabaikan praktik manipulasi ekspor pulp oleh PT TPL. Pengabaian terhadap penyimpangan tersebut secara langsung membuat pendapatan yang seharusnya masuk ke kas negara menjadi menurun dan tidak sebagaimana mestinya. Dalam modus operasinya, PT Toba Pulp Lestari menjalankan transaksi ekspor dengan pola under invoicing, yakni dengan melaporkan komoditas ekspornya sebagai produk paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp (BHKP). Padahal, apabila ditinjau dari aspek karakteristik, kegunaan, hingga harga pasar, produk tersebut merupakan produk dissolving pulp. Pengalihan pelaporan ini mengakibatkan penggunaan Kode HS (HS Code) untuk transaksi ekspor produk tersebut diubah secara tidak benar.
Dampak dari manipulasi laporan dan skema ekspor tersebut berlanjut pada ketidaksesuaian data keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Nilai produk PT Toba Pulp Lestari yang tercatat sejak periode 2008 hingga 2025 menjadi berkurang dan tidak mencerminkan kondisi asli yang sebenarnya. Di samping itu, penyidikan menemukan bahwa transaksi penjualan produk dissolving pulp yang dinamai Hight Alpha Pulp kepada PT Asia Pacific Rayon maupun perusahaan-perusahaan afiliasinya tidak tercatat dengan semestinya. Pemalsuan atau ketidaksesuaian dalam laporan transaksi penjualan ini pada akhirnya berdampak langsung terhadap penurunan penerimaan nilai pajak badan atau pajak perusahaan yang seharusnya diterima oleh negara.
RUCI Art Space Gelar RUCI Art Wall Vol. 2 Hadirkan 21 Seniman Terpilih
Atas perbuatan yang mereka lakukan dalam memfasilitasi manipulasi nilai pajak ekspor PT TPL, tersangka BP dan SR dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023, serta pasal subsidair yaitu Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023. Pihak Kejagung menegaskan bahwa nominal angka Rp2 triliun tersebut masih berupa angka estimasi sementara. Perhitungan lengkap kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi ini masih diproses oleh tim auditor, dan hasil pastinya akan diserahkan secara resmi oleh tim auditor setelah seluruh perhitungan selesai.
