Gelombang aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para peternak ayam petelur di sejumlah daerah di Indonesia akhirnya mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Aksi ini dipicu oleh kondisi menekan yang dihadapi para peternak mandiri, yakni tingginya harga pakan yang tidak sebanding dengan anjloknya harga jual telur di pasaran secara drastis. Di Sulawesi Selatan, misalnya, para peternak meluapkan keluh kesah mereka secara langsung dengan berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Sebagai simbol atas kerugian mendalam yang mereka pikul, mereka membagikan ayam dan telur secara cuma-cuma kepada masyarakat yang melintas.
Berdasarkan keterangan dari penanggung jawab aksi damai peternak rakyat Sulawesi Selatan, Basuki Suyuti, kerugian finansial ini sebenarnya telah berlangsung selama empat bulan terakhir. Setiap harinya, para peternak harus menanggung defisit atau menomboki biaya operasional berkisar antara Rp3.000 hingga Rp4.000 untuk setiap rak telur yang dihasilkan akibat ketimpangan harga tersebut. Kondisi yang terus menekan ini mendorong mereka mengajukan tujuh tuntutan utama kepada pemerintah. Tuntutan tersebut meliputi penurunan harga pakan, stabilisasi harga telur di tingkat peternak, pembatasan dominasi integrator besar, hingga usulan pembentukan Kementerian Peternakan secara mandiri agar sektor ini mendapat perhatian yang lebih terfokus.
Program Pemagangan Nasional 2026, Kemnaker Dorong Penempatan Lebih Banyak di Luar Pulau Jawa
Merespons tuntutan dan aksi unjuk rasa tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan pernyataan resmi pada Senin, 11 Agustus 2026. Ia menegaskan komitmen penuh pemerintah untuk senantiasa berdiri di sisi para peternak rakyat kecil. Menurut Amran, keberpihakan terhadap keberlangsungan usaha peternak kecil merupakan prioritas utama yang harus dijalankan demi menjaga stabilitas pangan nasional. Pemerintah berjanji tidak akan membiarkan para pelaku usaha kecil ini berjuang sendiri menghadapi fluktuasi pasar yang tidak sehat.
Sebagai langkah konkret jangka pendek, pemerintah menyiapkan program penyediaan pakan bersubsidi serta membuka jalur penyerapan hasil panen telur melalui program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Terkait kebutuhan pakan, Perum Bulog telah diinstruksikan untuk menyalurkan pakan murah melalui skema Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Penyaluran pakan SPHP ini ditargetkan berjalan hingga Desember 2026 mendatang. Amran juga mengungkapkan bahwa Surat Keputusan (SK) mengenai distribusi pakan berskema SPHP tersebut sebenarnya sudah ditandatangani oleh pihak kementerian sebelum aksi demonstrasi para peternak itu berlangsung.
Realisasi TKD Tambahan Sumatera Utara, Upaya Mempercepat Penyerapan di Daerah Terdampak
Di samping itu, kerja sama dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga telah dipastikan berjalan setelah Kepala MBG menyatakan persetujuannya untuk menyerap telur dari peternak lokal. Kesepakatan ini dicapai setelah Kementerian Pertanian mengirimkan surat resmi serta melakukan koordinasi langsung via telepon dengan kepala lembaga tersebut. Guna merumuskan solusi jangka panjang, Kementerian Pertanian berencana mempertemukan perwakilan peternak dengan produsen pakan, tim pelaksana MBG, kementerian terkait, serta Satgas. Pertemuan ini nantinya akan membahas secara komprehensif mengenai stabilitas harga pakan, penyediaan anak ayam atau Day Old Chicken (DOC), serta kebutuhan produksi lainnya agar tata niaga peternakan menjadi lebih sehat. Mentan juga memberikan peringatan keras bahwa pemerintah tidak akan segan menindak tegas serta menggilas pihak mafia maupun koruptor yang mencoba mengambil keuntungan sepihak dan mempermainkan nasib para peternak kecil.
