Pemerintah Pusat bersama jajaran lintas instansi resmi merumuskan langkah pemulihan jangka panjang bagi warga terdampak bencana alam di wilayah Pulau Sumatera. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menargetkan pembangunan 44.121 unit hunian tetap (huntap) yang tersebar di tiga provinsi terdampak utama, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah besar ini ditegaskan sebagai salah satu prioritas utama dalam percepatan fase pemulihan permanen guna memastikan para penyintas bencana kembali mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman. Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan pengumuman resmi tersebut dalam Konferensi Pers Update Program Prioritas/PHTC serta Percepatan Fase Pemulihan Permanen Pascabencana Sumatera yang berlangsung di Gedung Bakom, Jakarta, pada Rabu, 5 Agustus 2026.
Proses penyediaan hunian permanen ini tidak menerapkan satu pendekatan tunggal, melainkan dirancang melalui tiga skema fleksibel yang disesuaikan dengan kondisi geografis serta tingkat keamanan lahan masyarakat. Ketiga mekanisme tersebut meliputi skema insitu (pembangunan kembali di lokasi awal), skema eksitu mandiri (pembangunan di lokasi baru pilihan warga secara mandiri), dan skema eksitu terpusat atau komunal (relokasi kelompok dalam kawasan baru). Berdasarkan laporan perkembangan terkini, dari total target puluhan ribu unit yang dirancang, sebanyak 1.012 unit huntap telah selesai dibangun sepenuhnya dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat penerima bantuan. Sementara itu, 2.187 unit huntap lainnya saat ini sedang berada dalam tahap konstruksi di lapangan.
Provinsi Aceh tercatat sebagai kawasan dengan tingkat kebutuhan huntap terbesar di antara seluruh wilayah terdampak. Di provinsi ujung barat Indonesia ini, pemerintah mengidentifikasi total kebutuhan mencapai 34.777 unit huntap. Pembagian skema untuk wilayah Aceh mencakup 7.502 unit melalui skema insitu, 8.091 unit melalui skema eksitu mandiri, dan 10.313 unit lewat skema eksitu terpusat. Khusus untuk pembangunan huntap komunal di Aceh, proyek dialokasikan pada 45 titik lokasi terpadu dengan luas lahan keseluruhan mencapai 156,13 hektare. Kawasan pemukiman terpadu ini dirancang khusus untuk mampu menampung sekitar 6.220 kepala keluarga yang harus berpindah dari zona rawan bencana.
Daryono Gempa Pangalengan Bukan Pertanda Pasti Adanya Gempa Besar
Di wilayah tetangga, Provinsi Sumatera Utara mematok target pembangunan sebanyak 6.779 unit huntap. Komposisi rinciannya terdiri dari 990 unit skema insitu, 829 unit skema eksitu mandiri, serta 4.182 unit skema eksitu komunal. Adapun untuk Provinsi Sumatera Barat, program pemulihan perumahan mencakup 2.565 unit huntap, yang terbagi atas 631 unit insitu, 1.740 unit eksitu mandiri, dan 2.411 unit eksitu komunal. Jika dikalkulasikan secara menyeluruh di tiga provinsi tersebut, kebutuhan hunian berdasarkan skema mencakup 9.123 unit insitu, 10.660 unit eksitu mandiri, dan 16.906 unit eksitu komunal. Khusus untuk pengembangan hunian berbasis kawasan atau komunal, pembangunan dilaksanakan di 54 lokasi dengan total luas area 198,21 hektare guna mengakomodasi sebanyak 7.973 kepala keluarga.
Keberhasilan eksekusi di lapangan sangat mengandalkan pembagian peran yang jelas antar-lembaga pemerintah serta kemitraan dengan sektor non-pemerintah. Pembangunan kawasan relokasi komunal dipercayakan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dengan dukungan penyediaan serta penyiapan lahan oleh pemerintah daerah setempat. Di sisi lain, warga yang memilih untuk membangun kembali tempat tinggal di atas tanah milik pribadi yang telah dinyatakan bebas dari ancaman bencana akan mendapatkan fasilitas dan pendampingan langsung dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Skema kolaboratif ini juga diperkuat oleh partisipasi aktif dari Yayasan Buddha Tzu Chi yang telah berkontribusi nyata dengan membangun 2.603 unit huntap. Rincian kontribusi lembaga filantropi ini meliputi 1.103 unit di Sumatera Utara, 1.000 unit di Aceh, dan 500 unit di Sumatera Barat.
Sebulan Gempa NTT, Warga Palue Masih Tinggal di Pengungsian
Selain Kementerian PKP, BNPB, pemerintah daerah, dan Yayasan Buddha Tzu Chi, keberlanjutan program percepatan rehabilitasi ini turut didukung oleh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Danantara, berbagai organisasi masyarakat, serta mitra swasta. Sinergi multisektor ini diharapkan mampu mengurai kerumitan tantangan penyediaan lahan dan logistik material di lapangan. Meskipun pelaksanaan proyek terus diakselerasi, koordinasi ketat antar-instansi tetap menjadi kunci utama agar target penyelesaian seluruh huntap dapat tercapai secara tepat waktu dan tepat sasaran tanpa mengabaikan aspek keselamatan bangunan bagi para penyintas bencana Sumatera.
