Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan basis data induk yang dikelola secara resmi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos). Data ini mencakup informasi mengenai pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial di seluruh Indonesia. Terdaftar di dalam DTKS merupakan syarat wajib dan kunci utama bagi masyarakat agar namanya dapat diusulkan sebagai penerima berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), hingga Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Guna mempermudah akses masyarakat, Kemensos menyediakan saluran pendaftaran DTKS secara daring yang dapat dilakukan melalui telepon pintar dengan menggunakan Aplikasi Cek Bansos. Seluruh proses pendaftaran akun hingga pengajuan usulan di dalam aplikasi ini disediakan seratus persen gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Calon pendaftar cukup menyiapkan dokumen identitas kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK) saat melakukan registrasi akun. Proses verifikasi akun oleh sistem Kemensos umumnya memerlukan waktu antara 1x24 jam hingga beberapa hari kerja sebelum akun dinyatakan aktif dan dapat mengakses layanan di aplikasi.
Korban Gempa NTT Dapat Bantuan Rumah hingga Rp30 Juta, Ini Skemanya
Setelah akun berhasil diverifikasi, masyarakat dapat memanfaatkan fitur Usul-Sanggah yang tersedia di dalam aplikasi. Melalui fitur ini, pengguna dapat mendaftarkan profil keluarga sendiri maupun mengusulkan warga lain yang dinilai layak mendapatkan bantuan sosial. Fitur ini juga memfasilitasi masyarakat untuk menyanggah penerima bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran, dengan jaminan sistem yang merahasiakan identitas pelapor. Selain itu, status desil di DTKS鈥攜aitu pengelompokan populasi ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan pengeluaran per kapita versi Badan Pusat Statistik (BPS)鈥攋uga dapat diperbarui secara daring melalui aplikasi. Pembaruan status desil menjadi hal penting mengingat rencana pemerintah untuk membatasi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite berdasarkan kategori desil tertentu.
Setiap pengajuan data usulan maupun perubahan desil melalui aplikasi akan melalui proses pemeriksaan faktual di lapangan. Petugas pendamping sosial akan melakukan verifikasi dengan mengunjungi langsung rumah pemohon guna memastikan kesesuaian data kondisi sosial ekonomi dengan kenyataan nyata. Pada tingkat wilayah, pemerintah desa atau kelurahan melakukan verifikasi dan validasi kelayakan melalui musyawarah desa (Musdes). Hasil musyawarah tersebut disahkan oleh kepala daerah, yaitu bupati atau wali kota, sebelum diserahkan kembali kepada Kemensos untuk penetapan resmi. Bagi warga yang tidak memiliki perangkat telepon pintar, pendaftaran tetap dapat dilakukan secara luring dengan membawa dokumen KTP dan KK langsung ke kantor desa atau kelurahan setempat.
PNM Peduli Sediakan Fasilitas Air Bersih untuk Pengungsi Gempa NTT
Perlu diingat bahwa keberhasilan terdaftar di DTKS tidak menjadi jaminan otomatis bahwa pemohon langsung menerima pencairan bantuan sosial. Realisasi penerimaan bantuan sosial sangat bergantung pada kuota masing-masing program, pemenuhan kriteria kelayakan pendaftar, serta ketersediaan anggaran pemerintah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya pemutakhiran data penerima bansos secara berkala setiap tiga bulan agar bantuan selalu tepat sasaran. Di samping itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar turut menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam memutakhirkan data PBI JKN secara berkelanjutan.
