Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tengah menyiapkan langkah-langkah antisipasi strategis guna menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat fenomena El Nino pada tahun ini. Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyatakan bahwa kondisi El Nino 2026 telah berstatus aktif dan diprediksi berpotensi mencapai level yang sangat kuat. Status aktif ini ditetapkan karena suhu permukaan laut di bagian tengah Samudra Pasifik telah mengalami kenaikan lebih dari 0,5 derajat Celsius. Peningkatan suhu tersebut memicu perubahan iklim yang signifikan, di mana sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi akan mengalami musim kemarau yang jauh lebih kering serta berdurasi lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
Menyikapi potensi tersebut, Faisal telah memaparkan peta jalan mitigasi dan kesiapsiagaan nasional secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemaparan ini berlangsung dalam sebuah rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 28 Juli 2026. Dalam kesempatan itu, BMKG memperkirakan bahwa puncak musim kemarau tahun 2026 umumnya akan terjadi pada bulan Agustus dengan persentase mencapai 48,84 persen, dan terus berlanjut hingga bulan September pada angka 25,41 persen. Selain dipengaruhi oleh El Nino, kondisi cuaca di Indonesia juga dipengaruhi oleh fenomena Indian Ocean Dipole (IOD). Saat ini, IOD masih berada pada fase netral, namun diprediksi akan terus berkembang menuju fase positif pada rentang waktu September hingga Desember 2026.
Detik-detik Purbaya Ditelepon Mensesneg di DPD Jelang Diganti Suahasil
Untuk menghadapi puncak kemarau, BMKG menetapkan dua fokus utama dalam strategi mitigasi nasional. Langkah pertama berpusat pada upaya mengamankan ketersediaan air melalui pengisian waduk-waduk menggunakan metode modifikasi cuaca. Langkah kedua difokuskan pada pencegahan karhutla melalui proses pembasahan pada area-area lahan yang rentan maupun lahan yang sudah telanjur terbakar. Risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini diperkirakan mulai merangkak naik sejak bulan Juli dan akan mencapai puncaknya pada periode Agustus hingga September 2026. Wilayah rawan diprediksi akan semakin meluas, khususnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Oleh karena itu, BMKG telah menetapkan lima provinsi prioritas yang membutuhkan intensifikasi pemantauan, yakni Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi.
Sebagai instrumen penting dalam menjaga ketersediaan air, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) dilakukan secara terukur berbasis data. Operasi ini memanfaatkan informasi meteorologi, kondisi tinggi muka air tanah di kawasan lahan gambut, serta hasil pemantauan titik panas (hotspot). Salah satu lokasi penerapan OMC adalah kawasan Danau Toba, yang bertujuan untuk menjaga ketinggian muka air demi memenuhi kebutuhan irigasi, penyediaan air bersih, serta menjamin kelangsungan operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Di samping pengelolaan air, sektor pengelolaan lahan juga mendapat perhatian khusus. BMKG merekomendasikan penguatan pemantauan hotspot, pelaksanaan patroli terpadu, pembasahan lahan gambut, pembangunan sekat kanal, serta penerapan penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan.
Hari Ke-8 Pemadaman Kebakaran TPA Galuga, Sisa Lahan Terbakar Kurang 1 Hektar
Dampak El Nino yang luas menuntut adaptasi lintas sektor yang komprehensif. Pada sektor kesehatan, BMKG menyarankan peningkatan pemantauan kualitas udara, penguatan sistem peringatan dini berbasis konsentrasi PM2.5, penguatan fasilitas kesehatan, serta pemantauan terhadap lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Di sektor pangan dan pertanian, langkah yang direkomendasikan meliputi percepatan waktu tanam sebelum defisit air mencapai titik puncak, penggunaan varietas tanaman berumur genjah, prioritas distribusi air pada fase kritis, dan pembatasan ekspansi pertanian di wilayah rentan kekeringan. Untuk sektor ekonomi, pemanfaatan prediksi musim sangat penting dalam merencanakan antisipasi inflasi pangan melalui pemantauan harga dan produksi. Sementara pada sektor energi, pengelolaan waduk harus mengacu pada prediksi cuaca, didukung dengan diversifikasi sumber energi melalui optimalisasi PLTG, PLTU, serta energi surya dan angin. Seluruh rangkaian mitigasi ini sekaligus menjadi langkah persiapan awal untuk menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi basah, seperti siklon tropis, yang berpotensi terjadi ketika musim hujan kembali melanda pada akhir tahun.
