Pembangunan ragam fasilitas publik di ibu kota Jakarta terus dioptimalkan melalui pendekatan pendanaan yang inovatif dan terukur. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa sejumlah fasilitas publik di Jakarta berhasil dibangun tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai alternatif utama dalam pembiayaan kota Jakarta, pemerintah daerah kini secara aktif menerapkan skema pembiayaan kreatif atau yang sering disebut sebagai creative financing. Penjelasan komprehensif mengenai kebijakan ini disampaikan langsung oleh Pramono Anung saat ia menghadiri acara silaturahmi DPRD DKI Jakarta bersama jajaran anggota DPR RI dan DPD RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta pada hari Kamis, 30 Juli 2026.
Penerapan skema pembiayaan kreatif ini menjadi sebuah langkah taktis yang sangat penting di tengah dinamika penyesuaian anggaran daerah yang terjadi baru-baru ini. Pada bulan Januari lalu, pemerintah pusat telah mengambil keputusan untuk memangkas dana transfer ke daerah serta dana bagi hasil (DBH) yang diperuntukkan bagi Provinsi DKI Jakarta. Pemotongan alokasi anggaran tersebut mencapai nilai yang sangat signifikan, yakni sebesar Rp 15 triliun. Untuk memastikan agar laju pembangunan kota tidak terhenti akibat pemangkasan dana tersebut, sejumlah proyek strategis ibu kota akhirnya dibangun dengan mengandalkan skema pembiayaan kreatif. Skema pendanaan alternatif ini secara khusus mencakup pemanfaatan instrumen koefisien lantai bangunan (KLB) serta berbagai bentuk kerja sama strategis yang dilakukan secara langsung dengan pihak swasta.
Hasil nyata dari penerapan skema pembiayaan alternatif ini sudah dapat dilihat dan dinikmati masyarakat pada sejumlah proyek ruang terbuka hijau di ibu kota. Pramono Anung secara khusus menyebutkan proyek Taman Bendera Pustaka sebagai salah satu contoh fasilitas publik yang dibangun sepenuhnya tanpa ada alokasi pendanaan dari APBD sama sekali. Selain ruang terbuka tersebut, terdapat juga proyek Taman Semanggi yang telah sukses diselesaikan oleh pemerintah. Pembangunan Taman Semanggi ini diketahui memakan anggaran sekitar Rp 135 miliar. Meskipun membutuhkan alokasi dana yang terbilang cukup besar, keseluruhan proyek taman tersebut berhasil diwujudkan dengan baik tanpa menggunakan dana APBD sepeser pun.
TransJakarta Minta Maaf Sekaligus Klarifikasi Soal Sopir Ugal-ugalan
Selain berfokus pada fasilitas berupa taman kota, skema pembiayaan kreatif juga diterapkan secara maksimal pada infrastruktur penunjang mobilitas dan transportasi masyarakat. Salah satu bentuk nyatanya adalah pembangunan jalur penghubung bawah tanah yang berlokasi strategis di kawasan Bundaran HI. Jalur bawah tanah ini dibangun secara khusus untuk mengkoneksikan berbagai bangunan di kawasan komersial tersebut secara langsung dengan Stasiun MRT Bundaran HI. Fasilitas jalur penghubung bawah tanah yang modern ini telah diresmikan secara langsung oleh Pramono Anung. Dalam peresmiannya, ia kembali menegaskan bahwa proyek infrastruktur konektivitas tersebut dibangun sepenuhnya tanpa menggunakan kucuran dana APBD.
Dalam daftar panjang proyek yang memanfaatkan skema pembiayaan kreatif ini, pembangunan pedestrian deck yang berada di kawasan Dukuh Atas tercatat sebagai proyek yang terbesar. Infrastruktur pejalan kaki yang megah ini menelan biaya pembangunan yang mencapai kurang lebih Rp 355 miliar dan pembiayaannya sepenuhnya tidak menggunakan APBD. Proyek ini berskala sangat besar lantaran memiliki fungsi yang sangat strategis untuk mengintegrasikan berbagai layanan transportasi massal di jantung kota. Pedestrian deck di Dukuh Atas tersebut bertugas menghubungkan enam moda transportasi sekaligus, yang meliputi layanan LRT Jakarta, LRT Pusat, KRL, Kereta Bandara, armada Transjakarta, dan juga Transjabodetabek.
Pramono Teken Pergub Pembentukan LPDP Jakarta
Penggunaan skema pembiayaan kreatif seperti penerapan mekanisme KLB dan kemitraan erat dengan pihak swasta pada akhirnya memberikan ruang fiskal yang jauh lebih besar bagi pemerintah daerah. Pramono Anung menjelaskan secara rinci bahwa dengan tidak digunakannya instrumen APBD untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur fisik yang mahal tersebut, maka dana daerah dapat dialokasikan secara maksimal untuk kebutuhan lain. Anggaran APBD tersebut pada akhirnya dapat difokuskan dan disalurkan untuk mendukung program-program prioritas yang menyentuh kesejahteraan maupun pendidikan masyarakat secara langsung. Ia menekankan bahwa dana APBD yang terselamatkan itu dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk program bantuan vital seperti KJP dan KJMU.
