Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung pelaksanaan Program Bedah Rumah di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pada Sabtu (5/9). Peninjauan tersebut dilakukan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk memantau pengerjaan pembenahan hunian masyarakat secara langsung.
Dalam peninjauan tersebut, Tito mengungkapkan bahwa di kawasan Bukit Duri terdapat 800 unit rumah warga yang sedang menjalani proses perbaikan. Program pembenahan hunian ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang tercatat telah merenovasi sebanyak 400 ribu rumah di seluruh Indonesia sejak tahun 2025.
Tito menyampaikan apresiasi atas perluasan jangkauan program bedah rumah di wilayah Jakarta. Menurut penuturannya, program perbaikan hunian serupa sebelumnya jarang terlaksana di kawasan ibu kota. Inisiatif yang dijalankan Kementerian PKP saat ini dinilai berhasil menjangkau lebih banyak rumah warga dibanding pelaksanaan program pada masa sebelumnya.
Cerita Zulhas Sudah Punya Penghasilan Rp1 M per Bulan di 1985
Kemudahan Syarat dan Peran Aktif Pemda
Tito juga menyoroti adanya kemudahan persyaratan yang kini diterapkan oleh Kementerian PKP bagi penerima bantuan bedah rumah. Jika sebelumnya masyarakat diwajibkan menyertakan berbagai dokumen kepemilikan seperti sertifikat tanah, kini persyaratan tersebut telah disederhanakan. Warga yang menjadi sasaran program cukup melampirkan surat keterangan dari lurah setempat.
Seiring dengan penyederhanaan birokrasi tersebut, Mendagri menekankan pentingnya peran serta pemerintah daerah (pemda) dalam mendukung percepatan program. Pemda diminta proaktif membantu proses pendataan dan verifikasi calon penerima manfaat. Tito mengingatkan agar kendala administratif tidak menjadi penghalang bagi masyarakat yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan renovasi rumah yang layak dan tepat sasaran.
Konservasi Mangrove Simanja Pulihkan Ekosistem Pesisir Cilacap
Kegiatan peninjauan program bedah rumah di Bukit Duri ini turut dihadiri oleh Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryanti, serta Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Suprayitno beserta jajaran pejabat terkait lainnya.
