Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi pilar utama penetapan penerima bantuan sosial di seluruh wilayah Indonesia. Merujuk pada Permensos Nomor 3 Tahun 2021 dan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, DTKS berfungsi sebagai data induk yang mencakup 40 persen populasi dengan tingkat kesejahteraan sosial terendah. Basis data ini memuat profil penerima bantuan, penerima pelayanan kesejahteraan, hingga potensi sumber kesejahteraan sosial yang menjadi rujukan penyaluran program bantuan di daerah.
Alur pemutakhiran data bermula dari jenjang paling bawah di lingkungan rukun tetangga dan rukun warga (RT/RW). Nama-nama warga yang diusulkan kemudian dibahas dalam forum musyawarah desa atau kelurahan guna menilai kondisi riil di lapangan. Hasil musyawarah tersebut diteruskan ke pemerintah kabupaten atau kota untuk diverifikasi lebih lanjut hingga disahkan secara resmi oleh kepala daerah masing-masing. Seluruh proses pendaftaran maupun verifikasi dan validasi ini disediakan secara gratis, dengan jangka waktu administrasi umumnya memakan waktu 1 hingga 3 bulan tergantung kelengkapan dokumen pendukung.
Dari sisi regulasi, Pasal 8 Ayat (5) UU 13/2011 mengamanatkan verifikasi data sekurang-kurangnya dua tahun sekali. Namun, Kementerian Sosial sejak April 2021 mempercepat siklus kerja menjadi pemutakhiran data setiap bulan dari daerah. Kecepatan pembaruan data ini ditunjang integrasi kependudukan nasional, di mana proporsi data DTKS yang padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) meningkat signifikan dari 44 persen pada 2019, menjadi 98 persen pada 2023, hingga mencapai 98,9 persen pada Mei 2024.
Korban Gempa NTT Dapat Bantuan Rumah hingga Rp30 Juta, Ini Skemanya
Akurasi kelayakan calon penerima bansos diperkuat melalui penyaringan data lintas kementerian dan lembaga. Kemensos memadankan data dengan Kemendagri, Bappenas, KPK, BPK, BPKP, Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, Kemenkes, TNP2K, serta Kantor Staf Presiden. Pengecekan berlapis tersebut menelusuri status aparatur sipil negara (ASN), kepengurusan perusahaan, data pokok pendidikan, kepemilikan upah di atas UMR/UMP/UMK, riwayat kesehatan, hingga pencocokan golongan daya listrik rumah tangga guna mencegah bantuan salah sasaran.
Keterlibatan masyarakat dibuka seluas-luasnya untuk mengawasi ketepatan verifikasi bansos daerah. Saluran partisipasi publik tersedia melalui aplikasi Cek Bansos yang telah mencatat 2.762.312 pengguna, laman web cekbansos.kemensos.go.id, sambungan telepon Command Center 171, dan layanan WhatsApp Center di nomor 08877-171-171 yang menerima rata-rata 200 hingga 500 laporan harian. Melalui kanal ini, warga dapat mengajukan permohonan mandiri atau menyampaikan sanggahan terhadap penerima bantuan yang dinilai sudah tidak layak.
PNM Peduli Sediakan Fasilitas Air Bersih untuk Pengungsi Gempa NTT
Terdaftarnya nama dalam DTKS tidak serta-merta menjamin seseorang langsung menerima bantuan. DTKS berperan sebagai basis usulan, sedangkan penetapan bantuan sosial reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai dibatasi oleh kuota nasional yang menyasar lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Adapun kuota nasional Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) ditetapkan sebanyak 96,8 juta jiwa. Jika proses verifikasi menyimpulkan seorang pemohon tidak memenuhi kriteria penerima bantuan iuran pemerintah, pemohon bersangkutan diarahkan untuk memanfaatkan skema kepesertaan JKN mandiri.
