Pemerintah Malaysia meluncurkan paket kebijakan baru untuk meringankan tekanan biaya hidup warganya sekaligus memperkuat daya tahan sektor usaha. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah memulihkan dan menambah volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi masyarakat mulai 1 September 2026.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan bahwa kuota pembelian bensin RON 95 bersubsidi bagi warga dikembalikan menjadi 300 liter per bulan. Kebijakan ini merevisi pembatasan sebelumnya pada awal tahun, ketika kuota dipangkas menjadi 200 liter per bulan menyusul lonjakan harga minyak mentah global akibat perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran. Selain bensin, batas pembelian solar bersubsidi untuk kelompok pengguna tertentu juga dinaikkan hingga 400 liter per bulan.
Kebijakan pemulihan subsidi energi ini ditopang oleh kinerja ekonomi yang solid. Produk Domestik Bruto (PDB) Malaysia mencatatkan pertumbuhan 6 persen pada kuartal II, melampaui estimasi resmi pemerintah.
Laba Jasa Marga Tembus Rp 1,9 Triliun di Semester I 2026
Selain sektor energi, paket program tersebut mencakup pelatihan kecerdasan buatan (AI) untuk warga berusia 18 hingga 30 tahun, yang menyediakan akses cuma-cuma ke platform Gemini Enterprise dari Google serta aplikasi Wonderclip dan MuleRun milik Alibaba Cloud. Pemerintah turut menaikkan batas pendapatan tahunan perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban e-invoice menjadi 3 juta ringgit.
Fasilitas pembiayaan mikro bagi pelaku usaha kecil, anggaran perawatan sekolah, dan peningkatan sistem kesehatan digital juga digelontorkan. Seluruh pendanaan program sosial dan fasilitas publik ini salah satunya bersumber dari optimalisasi dana rampasan hasil penegakan hukum tindak pidana korupsi.
Raja Minyak Afrika Lumpuh Dihantam Krisis, Listrik Padam, BBM Langka
Langkah ekonomi ini diambil di tengah dinamika politik domestik setelah koalisi pemerintah menelan kekalahan dalam tiga pemilihan umum daerah berturut-turut beberapa bulan terakhir. Walaupun pemilu nasional secara konstitusional wajib digelar paling lambat awal 2028, Anwar membuka opsi percepatan pemilu apabila friksi internal di dalam koalisi terus meluas.
