Para kiai sepuh Nahdlatul Ulama mengeluarkan seruan penting menjelang penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU. Dalam pertemuan yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Rabu (26/8) siang, para ulama meminta seluruh peserta muktamar (muktamirin) untuk menjaga marwah jam'iyyah, menggunakan hak suara secara bertanggung jawab, serta menjauhi segala bentuk provokasi dan pertikaian.
Musyawarah yang berlangsung sekitar satu jam tersebut dihadiri oleh sejumlah ulama senior, di antaranya Mustasyar PBNU KH Ma’ruf Amin, pengasuh Pesantren Lirboyo KH Anwar Manshur dan KH Abdullah Kafabihi Mahrus, KH ‘Athoillah Sholahuddin Anwar, KH Mu’adz Thohir dari Kajen, KH Abdullah Ubab Maimoen dari Rembang, serta KH Muhibbul Aman Aly dari Pasuruan.
Pertemuan tersebut menghasilkan tujuh poin tausiah yang ditujukan kepada muktamirin dan Presiden Prabowo Subianto. Poin-poin tausiah dibacakan langsung oleh KH Muhibbul Aman Aly seusai pertemuan.
Memilih Pemimpin Demi Kemaslahatan Jam'iyyah
Dalam arahannya, KH Ma’ruf Amin menekankan bahwa suksesi kepemimpinan di tubuh NU harus berorientasi pada kemaslahatan organisasi, bukan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Muktamirin diingatkan untuk tidak berkompromi dalam memilih figur terbaik bagi NU.
Prabowo Naikkan Anggaran PPATK, Perkuat Kapasitas Intelijen Keuangan

"Jadi khianat kepada Nabi, khianat kepada pendiri (NU). Apalagi kalau memilihnya itu ada sesuatu, maka dosanya menjadi bertambah," tegas Ma'ruf Amin mengenai konsekuensi jika muktamirin sengaja memilih pemimpin yang tidak tepat padahal mengetahui ada kandidat yang lebih baik.
Para kiai sepuh juga memberikan penekanan khusus pada proses pemilihan melalui mekanisme Ahlul Halli wal 'Aqdi (AHWA). Kehormatan dan martabat AHWA dinilai mutlak dijaga dengan memastikan prosesnya steril dari transaksi, tekanan, rekayasa, maupun praktik lain yang berpotensi mencederai kemuliaan ulama.
Desak Pihak Eksternal Hormati Kemandirian NU
Selain seruan internal bagi warga nahdliyin, para kiai sepuh menyampaikan pesan tegas kepada pemerintah, kekuatan politik, dan pihak eksternal agar menghormati kedaulatan muktamar serta kemandirian NU. Pihak luar diminta tidak melakukan langkah pengondisian maupun intervensi terhadap proses dan keputusan yang akan diambil muktamirin.
Karhutla di Berau Kaltim Diklaim Tak Ancam Habitat Orangutan

Para kiai menyatakan menaruh kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengawal agar jajaran pemerintahan tetap menghormati independensi NU. Mereka juga meminta Presiden bertindak tegas apabila ditemukan aparatur atau pejabat negara yang melakukan tindakan tidak patut terkait muktamar.
Sebagai tindak lanjut atas keprihatinan yang berkembang seputar penyelenggaraan muktamar, para kiai sepuh menyatakan kesiapan untuk menghadap langsung dan menyampaikan informasi tersebut kepada Presiden.






