Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil langkah strategis untuk mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur. Dukungan ini diwujudkan melalui penguatan ekosistem pembiayaan perumahan serta penyelarasan regulasi di tingkat daerah. Dengan keterlibatan aktif pemerintah daerah, diharapkan hambatan administratif dan finansial yang selama ini memperlambat pembangunan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat segera diatasi secara bertahap di berbagai kabupaten dan kota.
Langkah nyata ini ditegaskan dalam acara Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang berlangsung di Aula Tirta Graha Perumda Air Minum Surya Sembada, Kota Surabaya, Jawa Timur pada Selasa, 4 Agustus 2026. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan di sektor perumahan nasional dan daerah. Acara penting ini diselenggarakan secara kolaboratif oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), serta Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Hadir langsung dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus, yang memberikan sambutan mengenai komitmen kementeriannya dalam mengawal program strategis ini. Selain itu, agenda kolaboratif ini juga dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono. Kehadiran para tokoh kunci ini menandai keseriusan lintas sektor dalam menyukseskan penyediaan rumah bagi masyarakat di Jawa Timur.
Dalam penjelasannya di Surabaya, Akhmad Wiyagus menyatakan bahwa Kemendagri memberikan dukungan penuh terhadap upaya memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan yang dibarengi dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk dukungan paling mendasar dari Kemendagri adalah memastikan bahwa Program 3 Juta Rumah masuk ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di tingkat pemerintah daerah. Kebijakan ini akan mengikat pemerintah daerah di Jawa Timur untuk menyelaraskan program kerja mereka dengan target pembangunan nasional.
Daryono Gempa Pangalengan Bukan Pertanda Pasti Adanya Gempa Besar
Secara teknis, integrasi program ini akan dimasukkan secara sistematis ke dalam berbagai dokumen penting daerah. Dokumen tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan masuknya program ini ke dalam dokumen resmi tersebut, alokasi anggaran dan prioritas pembangunan perumahan di Jawa Timur diharapkan menjadi lebih terarah serta memiliki payung hukum yang kuat untuk diimplementasikan.
Selain aspek perencanaan anggaran, Kemendagri juga fokus pada pemberian insentif dan kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta para pengembang yang membangun hunian untuk kelompok tersebut. Kemendagri memberikan pembinaan kepada pemerintah daerah mengenai pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Tidak hanya itu, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga diupayakan untuk dibebaskan bagi MBR dan pengembang yang menyasar segmen ini. Kebijakan insentif ini diharapkan dapat menekan biaya pembangunan secara signifikan sehingga harga jual rumah tetap terjangkau oleh masyarakat kecil.
Masalah perizinan yang sering kali dikeluhkan karena memakan waktu lama kini turut dibenahi secara serius. Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat proses penerbitan PBG khusus bagi MBR agar tidak melebihi batas waktu 10 hari kerja. Guna mendukung target percepatan tersebut, pemerintah daerah di Jawa Timur didorong untuk segera melakukan penyesuaian pada Peraturan Kepala Daerah (Perkada) masing-masing. Langkah deregulasi di tingkat lokal ini dinilai sangat krusial agar proses pembangunan fisik perumahan di lapangan tidak lagi terhambat oleh birokrasi yang berbelit-belit.
Sebulan Gempa NTT, Warga Palue Masih Tinggal di Pengungsian
Di sisi lain, akurasi data menjadi pilar penting agar program bantuan ini benar-benar tepat sasaran. Kemendagri menekankan pentingnya sinkronisasi data perumahan di Jawa Timur. Proses sinkronisasi ini membutuhkan koordinasi yang erat dan berkelanjutan antara Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), serta dinas-dinas yang membidangi urusan perumahan rakyat, mulai dari tingkat kecamatan hingga aparat di tingkat desa dan kelurahan.
Kegiatan pendataan yang menyeluruh ini sangat mendesak untuk memetakan kondisi riil perumahan di lapangan. Melalui data yang sinkron, pemerintah dapat memetakan angka backlog kepemilikan rumah secara akurat serta menilai kondisi kelayakan hunian yang ada saat ini. Dengan demikian, bantuan pembiayaan maupun pembangunan unit rumah baru dapat disalurkan kepada warga Jawa Timur yang benar-benar berhak, meminimalkan risiko salah sasaran, dan memaksimalkan dampak positif program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.
