Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan Tim Pemantauan, Pengawalan, dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah untuk mengidentifikasi persoalan mendasar yang menghambat laju ekonomi di setiap wilayah. Tim tersebut diminta merumuskan intervensi yang tepat serta mengawal proses penyelesaiannya hingga tuntas.
Arahan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir dalam Rapat Penyusunan dan Pemaparan Rencana Kerja Tim Pemantauan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah menuju Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen di Ancol, Jakarta, pada Jumat (4/9). Tomsi menegaskan bahwa penanggung jawab wilayah tidak boleh sekadar mengumpulkan data statistik tanpa memberikan solusi nyata bagi perekonomian lokal.
Dalam pelaksanaannya, tim bertugas memantau perkembangan ekonomi mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota dengan memperhatikan karakteristik spesifik tiap wilayah. Tugas inti tim mencakup koordinasi pemantauan, verifikasi data dan informasi dari pemerintah daerah (Pemda), serta analisis dan evaluasi sebagai bahan pertimbangan pimpinan.
Bakesbangpol DKI Sebut Ormas di Jakarta Ada Lebih dari 32 Ribu
Sembilan Langkah Konkret dan Skala Prioritas
Untuk memacu pertumbuhan, Kemendagri menetapkan sembilan langkah konkret yang perlu dikawal bersama pemerintah daerah. Sembilan langkah tersebut meliputi:
- Percepatan realisasi APBD
- Percepatan realisasi APBN
- Percepatan proyek infrastruktur pemerintah
- Pengendalian harga bahan pokok
- Pencegahan ekspor dan impor ilegal
- Perluasan kesempatan kerja
- Peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan peternakan berbasis potensi lokal
- Peningkatan output industri manufaktur berbasis potensi lokal
- Kemudahan perizinan berusaha bagi perusahaan
Dari sembilan opsi tersebut, setiap daerah diwajibkan menentukan minimal tiga langkah paling menentukan yang disesuaikan dengan tantangan utama dan potensi wilayah masing-masing. Menurut Tomsi, pendekatan ekonomi tidak bisa diseragamkan karena karakteristik dan persoalan antardaerah sangat beragam.
"Tidak semua daerah membutuhkan obat yang sama. Diagnosis berbeda, maka intervensinya juga harus berbeda-beda. Kalau kita tidak tajam menganalisanya, penyakitnya enggak dapat secara rinci," ujar Tomsi.
Abu Vulkanik Anak Krakatau Bergerak ke Barat, Bandar Lampung Hujan Abu
Keterlibatan BPS dan Dampak Nyata bagi Masyarakat
Agar analisis masalah tepat sasaran, Tomsi meminta Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah diikutsertakan dalam rapat koordinasi antara tim pemantau dan Pemda. Kehadiran BPS diperlukan untuk memastikan data perkembangan ekonomi yang dilaporkan mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Tomsi mengingatkan bahwa capaian angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan bermakna jika tidak dirasakan oleh masyarakat luas. Tolok ukur keberhasilan harus tercermin dalam peningkatan investasi, pembukaan lapangan kerja baru, naiknya pendapatan masyarakat, serta perbaikan kesejahteraan secara menyeluruh.
