Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah cepat menyusul temuan kenaikan harga beras di tingkat pengecer. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) dan Bulog setempat untuk memperbanyak pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) serta mengintensifkan intervensi pasar.
Instruksi tersebut ditegaskan Gubernur saat menerima audiensi jajaran pimpinan Bulog Jawa Tengah dan Kepala Dishanpan Jawa Tengah di Semarang, Selasa (8/9). Langkah intervensi dipandang mendesak setelah pemantauan komoditas pangan pada 2-6 September 2026 mencatat adanya tren kenaikan harga beras di sejumlah pasar tradisional.
Pantauan harga dilakukan di berbagai titik, meliputi Pasar Johar Semarang, Pasar Raya Kota Salatiga, Pasar Bandarjo Ungaran, Pasar Projo Ambarawa, Pasar Kendal, hingga Pasar Jungke Karanganyar. Dari pantauan tersebut, rata-rata kenaikan harga beras mencapai 2,5 persen.
Kenaikan bervariasi terjadi pada sejumlah kategori beras komersial:
Wagub Berharap Proyeksi Perputaran Ekonomi MTQ di Jateng Capai Rp1,2 T
- Beras medium non-SPHP tercatat naik 0,74 persen hingga 11,11 persen di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dengan kisaran harga Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram.
- Beras premium mengalami kenaikan 0,67 persen hingga 14,09 persen di atas HET, berada pada rentang Rp15.000 sampai Rp17.000 per kilogram.
- Beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) terpantau relatif stabil pada kisaran Rp60.000 hingga Rp62.000 per kemasan 5 kilogram.
Faktor Pemicu dan Kondisi Pasokan
Kenaikan harga di tingkat konsumen ditengarai dipicu oleh tingginya harga bahan baku di tingkat produsen. Rata-rata harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani tercatat mencapai Rp7.300 per kilogram, sementara Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat penggilingan berada di angka Rp8.666 per kilogram.
Kondisi tersebut membuat pelaku rantai distribusi鈥攎ulai dari distributor, grosir, hingga pengecer鈥攄itengarai menahan penjualan guna menghindari kerugian saat harus menjual komoditas sesuai batasan HET yang ditetapkan pemerintah.
Kendati harga merangkak naik, neraca ketersediaan beras di Jawa Tengah sesungguhnya masih berada dalam posisi aman dan surplus. Hingga Agustus 2026, ketersediaan beras di provinsi ini tercatat mencapai 4.348.101 ton, sedangkan kebutuhan konsumsi sebesar 2.809.248 ton, menghasilkan surplus sebanyak 1.538.853 ton.
Mendagri Dorong Sumatra Jadi Kekuatan Ekonomi Baru Melalui Integrasi Antarwilayah
Kesiapan Stok dan Realisasi Intervensi
Sebagai bentuk stabilisasi harga, Dishanpan Jawa Tengah mencatat program GPM di wilayahnya telah terlaksana sebanyak 1.083 kali dengan nilai omzet mencapai Rp24,9 miliar.
Dari sisi cadangan pangan, Wakil Pemimpin Wilayah Bulog Jawa Tengah Gandi Prarista menyampaikan bahwa penyaluran beras SPHP di wilayah kerjanya telah terealisasi 100 persen, berimbang dengan target penyerapan beras. Selain itu, Bulog pusat memberikan tambahan target penyaluran sekitar 90 ribuan paket bantuan pangan selama Juli, Agustus, dan September 2026 untuk mengantisipasi dampak fenomena alam El Nino.
Stok beras yang dikuasai Bulog Jawa Tengah saat ini berada di kisaran 300 ribu ton. Setelah dikurangi alokasi penyaluran bantuan pangan, stok beras medium Bulog diproyeksikan masih menyisakan sekitar 200 ribu ton pada akhir tahun, di luar persediaan beras premium yang masih tersedia.
