Pengumuman pertumbuhan ekonomi India yang mencapai 7,8% pada kuartal terbaru menuai sorotan tajam dan memicu perdebatan luas. Angka tersebut melampaui proyeksi awal sebesar 7% dan disambut oleh Perdana Menteri Narendra Modi sebagai prestasi luar biasa, namun mantan pejabat keuangannya sendiri justru melontarkan tudingan adanya manipulasi data di balik capaian tersebut.
Subhash Garg, mantan Sekretaris Keuangan pada era pemerintahan Modi, menilai angka pertumbuhan resmi tersebut tidak mencerminkan realitas. Garg menuding pemerintah sengaja merevisi ke bawah angka produk domestik bruto (PDB) harga berlaku tahun lalu agar persentase pertumbuhan tahun ini terlihat melonjak tinggi. Menurut perhitungannya, pertumbuhan riil ekonomi India diperkirakan hanya berada di level 2,6%.
Keraguan terhadap validitas statistik ekonomi India diperkuat oleh evaluasi lembaga global. Dana Moneter Internasional (IMF) memberikan nilai 'C', atau peringkat terendah kedua, untuk data akun nasional India. Penilaian tersebut didasari oleh penggunaan metodologi perhitungan yang dianggap usang, adanya perbedaan kalkulasi yang tidak dapat dijelaskan, serta minimnya ketersediaan data musiman.
Pemegang Sukuk Tolak Rencana Restrukturisasi PT Pos Indonesia
Menanggapi kritik tersebut, anggota Dewan Penasihat Ekonomi Perdana Menteri, Shamika Ravi, menyatakan bahwa peringkat 'C' dari IMF juga disandang oleh statistik China. Ia menegaskan bahwa langkah revisi yang diambil pemerintah merupakan perubahan yang direkomendasikan langsung oleh IMF. Di sisi lain, mantan Kepala Ahli Statistik India Pronab Sen menilai inti persoalan terletak pada tingkat kepercayaan terhadap data dasar yang dijadikan rujukan oleh pemerintah.
Kritik terhadap kredibilitas data di India tercatat telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2014, ekonom R Nagaraj melayangkan protes keras setelah menemukan angka dalam laporan PDB digelembungkan hingga 108% dari kesepakatan awal komite. Pada 2019, pemerintah sempat menyembunyikan laporan tingkat pengangguran yang menyentuh rekor tertinggi dalam 45 tahun sebesar 6,1%, memicu pengunduran diri dua anggota Komisi Statistik Nasional. Persoalan basis data kian tertekan akibat sensus penduduk yang tertunda sejak 2021 dan baru dimulai pelaksanaannya pada April 2026.
BSN Catat Transaksi Digital Rp6,57 T, Bidik Ribuan Merchant
Kondisi ekonomi di tingkat riil memperlihatkan perbedaan mencolok dibanding rilis pertumbuhan makro. Riset dari Universitas Azim Premji mencatat hampir 40% lulusan di bawah usia 25 tahun berstatus menganggur, sementara think tank pemerintah mencatat 87 juta pemuda India berada di luar sistem ketenagakerjaan, pendidikan, maupun pelatihan keterampilan. Ekonom Reetika Khera juga memperkirakan sekitar 100 juta warga miskin kehilangan akses subsidi pangan karena pemerintah masih menggunakan acuan populasi usang.
Polemik akurasi data ini turut mendapat perhatian dari negara tetangga. Surat kabar harian Sri Lanka, Daily FT, secara terbuka mengingatkan para pembuat kebijakan di negaranya agar tidak meniru praktik dan tata kelola data statistik yang diterapkan di India.
