Pemerintah menyambut baik pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027. Sikap positif tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Suahasil Nazara usai menghadiri Sidang Paripurna Luar Biasa ke-2 DPD RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 pada Rabu, 16 September 2026.
Menurut Suahasil Nazara, berbagai masukan dan pertimbangan yang diberikan oleh DPD RI mencerminkan aspirasi nyata dari daerah. Oleh karena itu, masukan tersebut menjadi bahan penting sekaligus memberikan perspektif tambahan bagi Pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal serta menetapkan pengalokasian anggaran dalam RAPBN 2027.
Fokus Perhatian DPD RI
Dalam pertimbangannya, DPD RI menitikberatkan perhatian pada sejumlah sektor dan isu krusial yang berdampak langsung terhadap pembangunan di daerah. Sejumlah isu utama yang menjadi sorotan DPD RI antara lain kebijakan transfer ke daerah, pembangunan infrastruktur, pengelolaan dana desa, hingga penguatan kapasitas fiskal daerah.
Bursa Mineral ICOMEX Bakal Dibentuk Hari Ini, Beroperasi 4 Januari 2027
Isu-isu tersebut dipandang krusial dalam memperkuat kemandirian wilayah dan memastikan pemerataan pembangunan. Menkeu menegaskan bahwa seluruh poin perhatian yang disampaikan oleh DPD RI akan menjadi bekal berharga bagi Pemerintah dalam menajamkan alokasi anggaran belanja negara untuk tahun anggaran mendatang.
Pembahasan Lanjutan Bersama DPR RI
Pemerintah memastikan bahwa pertimbangan yang dihimpun dari DPD RI tidak berhenti sebagai catatan, melainkan akan diperhatikan dan diikutsertakan dalam pembahasan RAPBN 2027 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
The Fed Naikkan Suku Bunga, Bursa Asia Kompak Menguat
Proses koordinasi dan pembahasan tersebut selanjutnya akan dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah disepakati bersama dalam Badan Anggaran DPR. Sinergi antara Pemerintah, DPD RI, dan DPR RI ini diharapkan dapat mengawal perumusan APBN 2027 agar mampu menjawab kebutuhan fiskal nasional sekaligus mengakomodasi kepentingan daerah secara optimal.
