Berapa batas harga resmi MinyaKita yang berlaku di tingkat konsumen dan bagaimana pembagiannya di sepanjang rantai distribusi?
Kementerian Perdagangan menetapkan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng rakyat tersebut sebesar Rp 15.700 per liter melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024, naik dari batas sebelumnya sebesar Rp 14.000 per liter. Untuk menjaga stabilitas harga hingga tingkat bawah, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028/2024 mengatur batas harga di setiap jenjang niaga. Produsen dibatasi menjual ke Distributor Lini 1 (D1) maksimal Rp 13.500 per liter, D1 ke D2 maksimal Rp 14.000 per liter, D2 ke pengecer maksimal Rp 14.500 per liter, dan pengecer ke konsumen akhir tidak boleh melebihi Rp 15.700 per liter.
Apa instrumen regulasi terbaru pemerintah untuk mengontrol pasokan dan menegakkan sanksi?
Kementerian Perdagangan memperkuat regulasi melalui Permendag Nomor 43 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 9 Desember 2025 dan diundangkan pada 12 Desember 2025 dengan masa transisi berlaku 14 hari kemudian. Regulasi ini mewajibkan produsen menyalurkan sekurang-kurangnya 35 persen pasokan Minyakita melalui BUMN pangan, yakni Perum Bulog dan ID FOOD. Pelanggaran terhadap beleid ini memicu sanksi administratif berupa pembekuan penerbitan izin ekspor, pembekuan persetujuan ekspor, hingga pembekuan akun pelaku usaha pada platform Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH). Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai mekanisme penyaluran berjalan baik seiring realisasi kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang telah melampaui 49 persen.
Aturan Tumpang Tindih dan Dugaan Monopoli, Bisnis Ekspedisi Minta Integrasi Kebijakan ke Pemerintah
Bagaimana kondisi harga faktual yang ditemukan di berbagai daerah jika dibandingkan dengan HET?
Kenyataan di pasar tradisional kerap menunjukkan selisih dengan ketentuan kementerian. Data SP2KP Kemendag per 28 Agustus 2025 mencatat rata-rata harga nasional MinyaKita menyentuh Rp 16.700 per liter. Tekanan harga juga terlihat di tingkat lokal, di mana data Siskaperbapo per 4 Mei 2026 mencatat harga rata-rata mencapai Rp 20.666 per liter di Ngawi dan Rp 18.350 di Kabupaten Ponorogo. Inspeksi Ombudsman RI pada 8 Mei 2026 lewat anggotanya, Abdul Ghoffar, bahkan mendapati ketiadaan stok di Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar Senen Jakarta, sementara pedagang di Pasar Raya Johar Baru menjual kemasan dua liter seharga Rp 38.000 karena pasokan yang terbatas.
Penyimpangan distribusi apa saja yang disorot oleh lembaga pengawas persaingan usaha?
Bandara Husein Dibuka Kembali, KCIC Yakin Whoosh Tetap Diminati
Komisi Pengawas Persaingan Usaha menemukan pola penjualan bersyarat atau tying yang menekan pengecer dan konsumen. Dyah Paramita dari KPPU Kanwil IV mengungkap temuan di pasar tradisional Surabaya ketika pembelian Minyakita dipaketkan secara paksa dengan keharusan membeli gula pasir atau minyak goreng merek lain. Modus serupa ditemukan KPPU Kanwil II di Kota Metro dan Bandar Lampung, yakni konsumen diwajibkan menebus lima karton minyak goreng kemasan merek lain demi mendapatkan satu karton Minyakita.
Mengapa pengawasan pasokan MinyaKita tetap menjadi tantangan besar di pasar domestik?
Tantangan tata niaga minyak goreng terus membayangi kendati Indonesia memegang peranan dominan dalam pasokan kelapa sawit dunia. Berdasarkan data periode 2022–2023, Indonesia menyumbang sekitar 58 persen atau setara 46,5 juta metrik ton dari total produksi minyak sawit mentah (CPO) global yang mencapai 79,16 juta metrik ton. Pengawasan harga eceran tertinggi MinyaKita oleh Kementerian Perdagangan pun terus berhadapan dengan disparitas antara capaian pemenuhan kewajiban pasok di atas kertas dan praktik penyaluran di tingkat eceran.
