Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar acara Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026 di Kantor BPS, Jakarta, pada Kamis, 13 Agustus 2026. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan data statistik perumahan terbaru, di mana jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah atau backlog 1 tercatat sebesar 9,29 juta rumah tangga pada 2026. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 9,64 juta rumah tangga. Dari sisi proporsi, persentase backlog 1 turun dari 13 persen pada Maret 2025 menjadi 12,39 persen pada Maret 2026. Penurunan persentase backlog 1 tersebut terjadi di hampir semua provinsi di Indonesia.
Selain kepemilikan, BPS mencatat data backlog 2 yang merujuk pada rumah tangga yang tinggal di rumah milik sendiri tetapi tidak layak huni. Jumlah backlog 2 pada 2026 mencapai 18,01 juta rumah tangga, berkurang dari 18,77 juta rumah tangga pada 2025. Secara persentase, backlog 2 menyusut dari 25,33 persen pada 2025 menjadi 24,03 persen pada 2026. Kendati demikian, angka backlog 2 masih sekitar dua kali lebih tinggi dibandingkan backlog 1. Penurunan backlog 2 tercatat di 37 dari 38 provinsi, sehingga hanya satu provinsi yang tidak mengalami penurunan. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah backlog 2 tertinggi, sedangkan Kalimantan Utara mencatatkan jumlah terendah yaitu sekitar 33 ribu rumah tangga, dengan kedua provinsi tersebut sama-sama mengalami penurunan. Sementara itu, persentase penggunaan atap asbes secara nasional tercatat 9,34 persen, dengan Kepulauan Bangka Belitung di posisi tertinggi sebesar 56,7 persen dan DKI Jakarta di posisi kedua sebesar 54,59 persen.
Untuk menganalisis data statistik perumahan ini secara sistematis, langkah pertama adalah memisahkan fokus antara status kepemilikan dan kelayakan hunian. Analisis perlu membedakan data backlog 1 untuk rumah tangga yang belum memiliki rumah dan backlog 2 untuk rumah tangga di rumah milik sendiri yang tidak layak huni. Dengan melihat angka backlog 2 yang mencapai 18,01 juta rumah tangga鈥攈ampir dua kali lipat dari backlog 1鈥攑emetaannya menunjukkan bahwa perhatian pada penanganan kelayakan hunian perlu diperhitungkan secara khusus.
Kemlu Memantau Kondisi 2 ABK WNI Selamat dan Pencarian Korban Hilang Kapal MV Tihamah di Yaman
Langkah kedua adalah melakukan evaluasi sebaran data berdasarkan dinamika provinsi. Penilaian data dapat dimulai dengan mencermati 37 provinsi yang mencatatkan penurunan backlog 2, serta secara khusus meneliti satu provinsi yang tidak mengalami penurunan. Selain itu, perbandingan skala volume daerah perlu dilakukan, seperti memperhatikan daerah dengan jumlah terbanyak yaitu Jawa Barat dan daerah dengan jumlah terendah seperti Kalimantan Utara yang berada di angka sekitar 33 ribu rumah tangga.
Langkah ketiga adalah mengidentifikasi indikator fisik bangunan di tingkat wilayah. Analisis indikator dapat difokuskan pada persentase penggunaan material atap asbes. Evaluasi data ini meletakkan perhatian pada provinsi dengan persentase tertinggi, yaitu Kepulauan Bangka Belitung sebesar 56,7 persen dan DKI Jakarta sebesar 54,59 persen, dibandingkan angka nasional yang sebesar 9,34 persen.
Cara Memanfaatkan Fasilitas Kampung Nelayan Merah Putih untuk Persiapan Melaut
Dalam mengaplikasikan alur analisis data perumahan ini, batasan statistik makro perlu tetap diperhatikan. Data BPS menyajikan angka agregat nasional dan tingkat provinsi per Maret 2025 hingga Maret 2026, sehingga penggunaan data ini memerlukan penyesuaian lanjutan saat diterapkan pada tingkat analisis yang lebih detail di lapangan.
