Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan kegiatan pendataan sensus ekonomi terhadap Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani. Pendataan ini dilakukan secara langsung di kediaman dinas Muzani yang berlokasi di Jalan Widya Chandra III, Jakarta Selatan.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti turun langsung memimpin proses pendataan tersebut. Dalam kunjungannya, Amalia didampingi oleh Kepala BPS DKI Jakarta Kadarmanto serta dua orang petugas sensus ekonomi yang bertugas mengumpulkan data.
Pendataan Berjalan Kooperatif dan Jaminan Kerahasiaan Data
Amalia menyampaikan apresiasinya atas keterbukaan pimpinan MPR tersebut selama proses pendataan berlangsung. Menurut Amalia, Ahmad Muzani bersikap sangat kooperatif saat petugas melakukan pengumpulan data ekonomi keluarga dan usahanya.
UKM Tetap Resilien, Sektor Produktif Penopang Ekonomi Semester I-2026
Dalam kesempatan tersebut, Amalia juga menegaskan kepada publik mengenai tujuan utama dari sensus ekonomi ini. Ia memastikan bahwa pelaksanaan sensus ekonomi sama sekali tidak berkaitan dengan persoalan perpajakan. BPS turut menjamin penuh kerahasiaan seluruh data masyarakat yang telah diserahkan kepada petugas pendataan.
Partisipasi Mandiri melalui Kuesioner Daring
Selain pendataan langsung melalui metode wawancara tatap muka oleh petugas, BPS juga menyediakan opsi bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi secara mandiri. Masyarakat dapat mengisi daftar pertanyaan yang disiapkan melalui kuesioner online resmi dari BPS.
Untuk mengakses fasilitas pengisian kuesioner daring tersebut, masyarakat dapat meminta alamat situs web secara langsung kepada petugas sensus yang datang bertugas ke kediaman mereka.
Cahaya Matahari & Angin Jadi Sumber Energi di Lahan Pertanian Kalijaran
Menanggapi pelaksanaan sensus ekonomi ini, Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan pentingnya akurasi data dalam penyusunan arah pembangunan nasional. Muzani berharap pendataan ini mampu menghasilkan basis data yang valid untuk menopang perumusan kebijakan pemerintah ke depan.
"Supaya kebijakan yang akan diambil di masa-masa yang akan datang adalah kebijakan yang berdasarkan pada data dan angka yang benar," tutur Muzani.
