Berkas Perkara Korupsi Tiga Mantan Pejabat Perumda BPR Bank Cirebon Siap Dilimpahkan ke Pengadilan

Penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi ini dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Cirebon untuk mendalami penyimpangan yang terjadi sepanjang periode tahun 2017 hingga 2024. Dalam proses pengumpulan bukti dan penyusunan berkas perkara, tim penyidik Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah melakukan pemeriksaan secara mendalam. Setidaknya terdapat 72 orang saksi serta 2 orang ahli yang telah diperiksa oleh tim penyidik untuk memperkuat pembuktian sebelum berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan ke pengadilan.

Dalam perkara ini, terdapat tiga orang mantan pejabat yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kejaksaan. Ketiga tersangka tersebut adalah DG yang merupakan mantan Direktur Utama Perumda BPR Bank Cirebon, ZA selaku Kepala Bagian Kredit BPR Bank Cirebon, dan AS yang menjabat sebagai mantan Direktur Operasional Perumda BPR Bank Cirebon. Penetapan status tersangka terhadap ketiga mantan pejabat ini secara resmi dilakukan pada tanggal 13 April 2026. Memasuki bulan Agustus 2026, ketiga tersangka tersebut diketahui berada dalam penahanan di Rutan Kelas I Cirebon.

Baca Juga

Kementerian ATR/BPN Libatkan Tim Ekspedisi Patriot untuk Percepat Penyelesaian Masalah Tanah Transmigrasi

Penyimpangan yang dilakukan oleh para tersangka diduga kuat melanggar prosedur yang berlaku dalam pemberian dan pencairan kredit. Kasus ini melibatkan penyimpangan pada penyaluran kredit konsumtif maupun kredit modal kerja yang ditujukan kepada 17 orang pegawai Perumda BPR Bank Cirebon. Modus operandi yang digunakan oleh para tersangka antara lain dengan memanfaatkan atau menggunakan identitas dari pegawai dan debitur. Selain itu, mereka juga melakukan proses analisis serta persetujuan kredit secara proforma, melengkapi dokumen-dokumen persyaratan setelah dana kredit dicairkan, hingga menyalahgunakan penggunaan dana kredit yang tidak sesuai dengan peruntukan semestinya.

Dampak dari tindakan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang ini sangat signifikan bagi keuangan negara dan keberlangsungan lembaga keuangan tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), total kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus korupsi ini mencapai Rp17.358.703.318,00. Selain kerugian keuangan negara yang besar, kasus ini juga berdampak fatal terhadap status hukum lembaga. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi telah mencabut izin operasional dari Perumda BPR Bank Cirebon pada bulan Februari 2026.

Baca Juga

Empat ABK KM Samudra Jaya Kelautan yang Hilang Kontak Ditemukan Selamat di Malaysia

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Roy Andhika S Sembiring, membenarkan bahwa berkas perkara untuk ketiga mantan pejabat Perumda BPR Bank Cirebon tersebut telah dinyatakan lengkap (P.21). Pihak Kejaksaan Negeri Kota Cirebon kini tengah mempersiapkan proses pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung agar persidangan dapat segera dilaksanakan. Langkah ini diharapkan dapat menuntaskan pertanggungjawaban hukum atas kasus korupsi yang telah merugikan negara hingga belasan miliar rupiah tersebut.