Pemerintah memastikan penyaluran bantuan pangan beras bagi masyarakat akan diperpanjang hingga akhir tahun 2026. Langkah ini diambil sesuai dengan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna mengantisipasi dan memitigasi dampak fenomena iklim El Nino terhadap ketersediaan pangan serta daya beli masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa keputusan tersebut dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin, 7 September 2026. Bantuan pangan yang awalnya disalurkan hingga September akan dilanjutkan pada tiga bulan berikutnya, yakni Oktober, November, dan Desember 2026.
Perpanjangan Program dan Target Penerima
Airlangga menjelaskan bahwa bantuan beras yang telah digelontorkan sampai dengan September 2026 mencapai total 30 kilogram per keluarga. Bantuan tersebut diberikan secara bertahap dengan besaran 10 kilogram per bulan selama tiga bulan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat yang tergolong dalam desil 1 hingga desil 4.
Penjualan 7.172 Pouch Makanan Kucing Halal Pecahkan Rekor Guinness World Records

Dengan adanya arahan terbaru dari Presiden Prabowo, alokasi bantuan komoditas pokok ini akan terus diteruskan hingga penutup tahun 2026 guna menjaga ketahanan pangan keluarga terdampak di seluruh Indonesia.
Pantau Dampak Erupsi Gunung Berapi
Selain fokus pada penyaluran bantuan beras dan antisipasi El Nino, pemerintah juga terus memantau stabilitas ekonomi di berbagai daerah yang terdampak bencana alam. Airlangga mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah tengah memonitor kontraksi ekonomi dan gangguan sektor yang terjadi akibat letusan 5 hingga 6 gunung berapi di Indonesia.
Indeks Inklusi Keuangan 93,61, Literasi Digital Jadi Bekal Generasi Muda

Aktivitas erupsi tersebut menyebabkan penurunan signifikan pada kegiatan masyarakat sehari-hari di wilayah-wilayah terdampak. Berbagai program di sejumlah provinsi terus dipantau secara berkala untuk melihat sejauh mana sektor-sektor ekonomi terpengaruh oleh rangkaian letusan gunung tersebut.
Di samping menekan aktivitas warga, letusan gunung berapi juga menimbulkan gangguan pada rantai logistik nasional. Gangguan paling nyata terjadi pada sektor penerbangan yang memiliki keterkaitan erat dengan distribusi kargo. Pemerintah saat ini masih memonitor perkembangan situasi di lapangan untuk menentukan berapa lama penutupan jalur penerbangan atau pembatasan operasional kargo harus diberlakukan di daerah terdampak.






