Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menampung data 40 persen penduduk Indonesia dengan status kesejahteraan sosial terendah. Merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021, pangkalan data nasional yang dikelola Kementerian Sosial ini memuat informasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Data induk hasil verifikasi ketat tersebut menjadi rujukan utama bagi penyaluran beragam bantuan sosial yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan iuran BPJS Kesehatan PBI, hingga program bantuan daerah.
Tahap awal pengusulan data menuju DTKS di tingkat daerah dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yakni luring dan daring. Secara luring, warga mendatangi kantor desa atau kelurahan setempat dengan membawa dokumen KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk mengajukan permohonan, yang kemudian dibahas dalam forum musyawarah desa atau kelurahan. Alternatif lainnya, usulan dapat didaftarkan mandiri lewat aplikasi Cek Bansos Kemensos dengan mengunggah identitas NIK, data Kartu Keluarga, foto KTP, serta foto kondisi rumah. Namun, untuk beberapa program daerah khusus seperti Kartu Lansia Jakarta (KLJ) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pendaftaran tidak dibuka secara daring mandiri, melainkan seluruh pendataan lansia yang membutuhkan dilakukan langsung melalui petugas resmi.
Korban Gempa NTT Dapat Bantuan Rumah hingga Rp30 Juta, Ini Skemanya
Setelah berkas usulan tercatat, petugas sosial menjalankan verifikasi dan validasi faktual di lapangan. Penentuan kelayakan warga masuk ke dalam kategori keluarga miskin dan rentan miskin dinilai secara terukur melalui sejumlah indikator, yaitu kondisi fisik rumah, tingkat pendapatan, kepemilikan aset, serta jumlah tanggungan keluarga. Seluruh hasil peninjauan lapangan selanjutnya direkapitulasi dan diverifikasi oleh Dinas Sosial kabupaten/kota sebelum diteruskan ke tingkat pusat untuk validasi akhir. Seluruh rangkaian pendaftaran dan pemeriksaan data ini diselenggarakan oleh pemerintah secara gratis tanpa ada pungutan biaya apa pun.
Proses administrasi di tingkat wilayah umumnya memerlukan durasi antara 2 hingga 4 minggu sesuai agenda pembaruan data daerah. Secara menyeluruh, tahapan verifikasi dan validasi hingga sinkronisasi data pusat memakan waktu sekitar 1 hingga 3 bulan bergantung pada kelengkapan dokumen administratif. Menteri Sosial kemudian menetapkan data DTKS secara resmi setiap bulan. Terdaftarnya nama warga dalam DTKS berfungsi sebagai basis data acuan pengusulan, sehingga tidak otomatis langsung menerima bantuan sosial karena penetapan penerima tetap disesuaikan dengan kuota dan kriteria spesifik masing-masing program bantuan.
PNM Peduli Sediakan Fasilitas Air Bersih untuk Pengungsi Gempa NTT
Masyarakat dapat memantau status pendaftaran DTKS secara berkala melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id atau menu aplikasi Cek Bansos Kemensos cukup dengan memasukkan nomor NIK atau nomor Kartu Keluarga. Apabila telah terkonfirmasi lolos verifikasi sebagai penerima bantuan sosial daerah, dana bantuan akan disalurkan ke rekening bank penerima yang telah terdaftar. Pada program Kartu Lansia Jakarta tahun 2025, misalnya, dana tunai disalurkan per bulan dan dibagi ke dalam empat tahapan distribusi, yaitu tahap pertama pada Januari-Maret, tahap kedua pada April-Juni, tahap ketiga pada Juli-September, serta tahap keempat pada Oktober-Desember.
