Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial memastikan penyaluran berbagai program bantuan sosial akan tetap berlanjut pada tahun 2026. Anggaran perlindungan sosial diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 8,6 persen menjadi Rp508,2 triliun. Kenaikan alokasi anggaran ini ditujukan untuk menjaga daya beli serta menopang kebutuhan sekitar 100 juta keluarga rentan di berbagai wilayah Indonesia.
Salah satu pilar utama bantuan sosial reguler yang terus disalurkan adalah Program Keluarga Harapan yang menargetkan sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan PKH dialokasikan untuk beberapa kategori, mencakup ibu hamil, anak usia dini, anak usia sekolah, lanjut usia, serta penyandang disabilitas berat. Untuk kategori ibu hamil dan anak usia dini, besaran bantuan yang diberikan adalah Rp750.000 per tahap atau mencapai total Rp3.000.000 per tahun. Sementara itu, penyandang disabilitas berat dan lanjut usia menerima bantuan senilai Rp600.000 per tahap atau total Rp2.400.000 per tahun.
Selain PKH, pemerintah menyediakan program Bantuan Pangan Non Tunai dengan alokasi saldo elektronik sebesar Rp200.000 per bulan. Saldo BPNT ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok seperti beras dan telur, yang dalam penyalurannya sering dicairkan sekaligus sebesar Rp600.000 untuk tiga bulan melalui e-warong atau agen resmi. Bantuan pendidikan juga disalurkan melalui Program Indonesia Pintar dengan bantuan maksimal Rp1.800.000 per tahun untuk jenjang SMA, SMALB, atau Paket C; Rp750.000 per tahun untuk jenjang SMP, SMPLB, atau Paket B; serta Rp450.000 per tahun untuk jenjang SD, SDLB, atau Paket A. Pada sektor kesehatan, skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional tetap menanggung iuran BPJS Kesehatan masyarakat miskin sebesar Rp42.000 per bulan.
Korban Gempa NTT Dapat Bantuan Rumah hingga Rp30 Juta, Ini Skemanya
Di samping program reguler tersebut, Kementerian Sosial memastikan bahwa bantuan yang bersifat stimulus sementara tidak lagi dilanjutkan pada tahun 2026. Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat atau BLT Mitigasi Risiko Pangan dipastikan dihentikan karena target pelaksanaannya dinilai telah tercapai. Kemensos juga memberlakukan ketentuan evaluasi berkala bagi penerima bansos reguler PKH dan BPNT yang sudah menerima bantuan selama lima tahun berturut-turut. Penerima yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi akan dihentikan kepesertaannya agar dapat digantikan oleh keluarga lain yang membutuhkan, dengan pengecualian bagi lansia dan penyandang disabilitas berat.
Pengecekan status kepesertaan bansos yang valid hanya dapat diakses melalui portal resmi cekbansos.kemensos.go.id atau lewat aplikasi Cek Bansos milik Kemensos. Masyarakat diingatkan bahwa situs resmi lembaga pemerintah di Indonesia selalu menggunakan domain berakhiran .go.id. Selain situs resmi tersebut, Kementerian Sosial hanya mengoperasikan satu akun resmi di media sosial Facebook yang telah terverifikasi dengan centang biru dan memiliki 381 ribu pengikut.
PNM Peduli Sediakan Fasilitas Air Bersih untuk Pengungsi Gempa NTT
Masyarakat diminta tetap waspada terhadap peredaran informasi palsu di media sosial mengenai pendaftaran bantuan sosial secara daring, seperti kabar pendaftaran BLT periode Juli鈥揂gustus 2026 yang beredar di sejumlah akun Facebook. Berdasarkan pengujian menggunakan alat analisis kredibilitas situs URLScan.io, alamat web seperti cek-status-terbaru.com dan register-new.com telah diidentifikasi sebagai situs berbahaya atau malicious, sehingga masyarakat diimbau tidak memasukkan data pribadi ke dalam situs-situs nonpemerintah tersebut.
