Kedisiplinan aparatur negara dalam mengikuti agenda resmi pemerintah menjadi sorotan publik setelah sebuah insiden terjadi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Peristiwa ini bermula ketika seorang pegawai kedapatan sedang bermain telepon genggam atau handphone (HP) di tengah berlangsungnya rapat koordinasi nasional secara daring. Kepala BGN, Sudaryono, yang memimpin jalannya rapat tersebut, pada awalnya mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sanksi berupa pemindahan tugas atau mutasi pegawai yang bersangkutan ke wilayah Papua. Namun, dalam perkembangannya, keputusan mutasi ke wilayah timur Indonesia tersebut urung dilaksanakan karena adanya pertimbangan teknis terkait kebutuhan sumber daya manusia di lapangan. Keputusan ini menunjukkan dinamika penegakan disiplin yang tetap harus diselaraskan dengan kebutuhan operasional lembaga.
