Walhi Ungkap 70 Persen Titik Api Karhutla Berada di Kawasan Konsesi Perusahaan

Jika melihat sebaran per provinsi, Kalimantan Barat menempati posisi teratas dengan tingkat kerawanan tertinggi. Provinsi ini mencatatkan 17.236 titik api dengan perkiraan luas indikatif kebakaran mencapai 28.680 hektare. Dampak langsung dari kebakaran yang meluas ini dirasakan oleh masyarakat melalui penurunan kualitas udara yang sangat tajam. Kualitas udara di wilayah Palembang, Sumatera Selatan, serta Kalimantan Barat tercatat masuk dalam kategori terburuk di seluruh Indonesia. Kondisi ini diperparah oleh kejadian kebakaran lokal yang terus meluas, seperti karhutla di Desa Sungai Tendang, Kotawaringin Barat, yang dilaporkan meluas hingga mencapai 10 hektare.

Baca Juga

Kelanjutan Kasus Perselisihan Dirreskrimum Polda Sumbar dengan Pengendara Mobil

Kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri ini dinilai telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Perwakilan Walhi, Uli Arta Siagian, menyatakan bahwa sekitar 80 persen ekosistem gambut di Indonesia saat ini sudah mengalami kerusakan. Kerusakan pada lahan basah ini disebabkan oleh beban pemberian izin konsesi serta pembuatan kanal-kanal air (kanalisasi) yang mengeringkan lahan gambut alami. Di tengah situasi krisis lingkungan ini, kerentanan sosial juga membayangi masyarakat di mana pekerja sektor informal yang rentan masih mendominasi struktur angkatan kerja nasional dengan persentase mencapai 59,30 persen.

Merespons situasi darurat ini, langkah penegakan hukum dan penertiban izin mulai diambil oleh pemerintah. Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin operasional 28 perusahaan menyusul terjadinya bencana banjir di wilayah Sumatra. Langkah hukum ini sejalan dengan upaya Tim Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang saat ini tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus kebakaran di areal konsesi milik delapan perusahaan di Provinsi Kalimantan Selatan. Penyelidikan ini diharapkan dapat memperjelas tanggung jawab hukum korporasi atas kebakaran yang terjadi di dalam konsesi mereka.

Baca Juga

Perjalanan Pertamina Pride dan Gamsunoro Melewati Selat Hormuz

Di sisi lain, upaya pemadaman dan mitigasi di lapangan terus dioptimalkan oleh berbagai lembaga. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyiagakan total 28 unit helikopter untuk mendukung operasi penanganan karhutla. Armada udara ini terdiri atas 12 helikopter patroli untuk pemantauan serta 16 helikopter water bombing yang difungsikan untuk melakukan pemadaman dari udara. Kerja keras tim gabungan pencegahan karhutla di daerah juga membuahkan hasil, seperti yang ditunjukkan oleh tim gabungan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang berhasil memadamkan kebakaran lahan pada Minggu, 26 April.

Tantangan cuaca ke depan diperkirakan akan semakin berat mengingat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan bahwa puncak musim kemarau di wilayah DI Yogyakarta baru akan terjadi pada Agustus 2026. Guna memperkuat koordinasi penanganan dampak lingkungan di tingkat regional, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq telah meresmikan Sekretariat ACC THPC di Jakarta. Sekretariat ini berfungsi sebagai pusat komando regional ASEAN yang didedikasikan khusus untuk mengatasi polusi asap lintas batas yang kerap timbul akibat kebakaran hutan di kawasan Asia Tenggara.