Sebanyak 70 persen titik api atau hotspot Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Indonesia sepanjang periode Januari hingga Juli terpantau berada di dalam kawasan konsesi milik perusahaan. Data ini diungkapkan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) berdasarkan hasil analisis pemetaan sejak 1 Januari hingga 27 Juli 2026. Secara keseluruhan, pemetaan tersebut menunjukkan adanya 118.420 titik api yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dengan luas indikatif area yang terbakar mencapai 107.649 hektare. Tingginya konsentrasi titik api di area konsesi ini memicu desakan agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan industri.
Pulau Kalimantan menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak oleh bencana kebakaran lahan ini. Secara akumulatif, pulau tersebut mencatat sebanyak 34.262 titik api dengan luas indikatif kebakaran mencapai 33.837 hektare. Dari total titik api yang terdeteksi di Pulau Kalimantan tersebut, sebanyak 25.524 titik api atau sekitar 74 persen di antaranya berada di dalam wilayah konsesi korporasi. Walhi merinci sebaran titik api di kawasan konsesi Kalimantan ini ke dalam beberapa sektor industri, yakni sebanyak 10.739 titik api berada di area Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit, 7.880 titik api di wilayah konsesi pertambangan, serta 6.905 titik api di area konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Jika melihat sebaran per provinsi, Kalimantan Barat menempati posisi teratas dengan tingkat kerawanan tertinggi. Provinsi ini mencatatkan 17.236 titik api dengan perkiraan luas indikatif kebakaran mencapai 28.680 hektare. Dampak langsung dari kebakaran yang meluas ini dirasakan oleh masyarakat melalui penurunan kualitas udara yang sangat tajam. Kualitas udara di wilayah Palembang, Sumatera Selatan, serta Kalimantan Barat tercatat masuk dalam kategori terburuk di seluruh Indonesia. Kondisi ini diperparah oleh kejadian kebakaran lokal yang terus meluas, seperti karhutla di Desa Sungai Tendang, Kotawaringin Barat, yang dilaporkan meluas hingga mencapai 10 hektare.
Daryono Gempa Pangalengan Bukan Pertanda Pasti Adanya Gempa Besar
Kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri ini dinilai telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Perwakilan Walhi, Uli Arta Siagian, menyatakan bahwa sekitar 80 persen ekosistem gambut di Indonesia saat ini sudah mengalami kerusakan. Kerusakan pada lahan basah ini disebabkan oleh beban pemberian izin konsesi serta pembuatan kanal-kanal air (kanalisasi) yang mengeringkan lahan gambut alami. Di tengah situasi krisis lingkungan ini, kerentanan sosial juga membayangi masyarakat di mana pekerja sektor informal yang rentan masih mendominasi struktur angkatan kerja nasional dengan persentase mencapai 59,30 persen.
Merespons situasi darurat ini, langkah penegakan hukum dan penertiban izin mulai diambil oleh pemerintah. Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin operasional 28 perusahaan menyusul terjadinya bencana banjir di wilayah Sumatra. Langkah hukum ini sejalan dengan upaya Tim Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang saat ini tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus kebakaran di areal konsesi milik delapan perusahaan di Provinsi Kalimantan Selatan. Penyelidikan ini diharapkan dapat memperjelas tanggung jawab hukum korporasi atas kebakaran yang terjadi di dalam konsesi mereka.
Sebulan Gempa NTT, Warga Palue Masih Tinggal di Pengungsian
Di sisi lain, upaya pemadaman dan mitigasi di lapangan terus dioptimalkan oleh berbagai lembaga. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyiagakan total 28 unit helikopter untuk mendukung operasi penanganan karhutla. Armada udara ini terdiri atas 12 helikopter patroli untuk pemantauan serta 16 helikopter water bombing yang difungsikan untuk melakukan pemadaman dari udara. Kerja keras tim gabungan pencegahan karhutla di daerah juga membuahkan hasil, seperti yang ditunjukkan oleh tim gabungan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang berhasil memadamkan kebakaran lahan pada Minggu, 26 April.
Tantangan cuaca ke depan diperkirakan akan semakin berat mengingat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan bahwa puncak musim kemarau di wilayah DI Yogyakarta baru akan terjadi pada Agustus 2026. Guna memperkuat koordinasi penanganan dampak lingkungan di tingkat regional, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq telah meresmikan Sekretariat ACC THPC di Jakarta. Sekretariat ini berfungsi sebagai pusat komando regional ASEAN yang didedikasikan khusus untuk mengatasi polusi asap lintas batas yang kerap timbul akibat kebakaran hutan di kawasan Asia Tenggara.
