Pemerintah secara resmi telah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin, 6 Januari 2025, dengan target awal menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat yang meliputi pelajar, ibu hamil, dan anak balita. Badan Gizi Nasional (BGN) bersama kementerian dan pemerintah daerah terus mematangkan kesiapan teknis di lapangan agar cakupan penerima dapat meningkat secara bertahap menuju target 15 juta orang pada Agustus 2025.
Sebagai tulang punggung distribusi pangan, pemerintah mengoperasikan 190 dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Setiap unit SPPG disiapkan dengan kapasitas memasak antara 3.000 hingga 3.500 porsi makanan per hari, dengan nilai alokasi makanan sebesar Rp10.000 per penerima setiap harinya. Selain di sekolah umum, Kementerian Agama juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2024 sebagai landasan panduan teknis penerapan program di lingkungan pondok pesantren.
Update Penanganan Gempa NTT, 87 Korban Jiwa, 150.576 Warga Mengungsi, dan Pengerahan Bantuan Skala Penuh
Kesiapan pelaksanaan di tingkat daerah kini tampak di berbagai wilayah, termasuk Kota Jayapura, Papua. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura merancang skema uji coba yang akan melibatkan sebanyak 17.500 siswa dari berbagai satuan pendidikan. Pelaksanaan uji coba tersebut dibagi merata ke lima distrik, dengan kuota masing-masing 3.500 siswa per distrik. Pembiayaan untuk tahap awal di ibu kota Provinsi Papua ini seluruhnya ditanggung oleh Badan Gizi Nasional.
Kendati sasaran dan kuota telah dipetakan, realisasi uji coba di Kota Jayapura masih menanti kesiapan tim teknis dari Badan Gizi Nasional. Pejabat dinas setempat, Abdul Majid, menyampaikan bahwa program nasional tersebut kemungkinan baru dapat bergulir pada akhir Februari atau awal Maret 2025 setelah seluruh koordinasi kesiapan operasional rampung.
Akselerasi Pembangunan PLTS Nasional, Target 30 GW Prabowo, Konversi 13 GW PLTD, dan Lonjakan Permintaan Data Center
Dari sisi pendanaan nasional, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Program lima tahunan ini juga didukung skema kerja sama pembiayaan internasional, termasuk komitmen investasi dari China senilai Rp157 triliun. Meski demikian, Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, menyoroti bahwa alokasi APBN Rp71 triliun yang diproyeksikan untuk menjangkau hingga 19,47 juta orang masih tergolong sangat terbatas bila dibandingkan dengan total kebutuhan operasional program secara keseluruhan.
