Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, pada Sabtu (22/8). Agenda peninjauan ini dilaksanakan sesaat setelah Presiden menyelesaikan peninjauan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan keterangan tertulis dari Kementerian Dalam Negeri, kedatangan jajaran pemerintah pusat ini difokuskan secara khusus untuk membahas langkah-langkah penguatan penanganan bencana karhutla di daerah.
Setibanya di Palangka Raya, Presiden Prabowo langsung memimpin rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan bersama segenap jajaran terkait. Rapat strategis tersebut dilangsungkan di Posko Aju Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan Tengah yang berlokasi di kawasan Bandara Tjilik Riwut. Pertemuan ini bertujuan mengevaluasi kondisi terkini serta merumuskan penanganan karhutla yang lebih efektif dan terkoordinasi di wilayah Kalimantan Tengah.
Dalam rapat tersebut, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalimantan Tengah Ahmad Toyib memaparkan data rekapitulasi penanganan karhutla. Berdasarkan laporan harian dari 14 kabupaten dan kota yang dihimpun di Pusdalops Satgas Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah, tercatat sebanyak 19.992 titik panas atau hotspot terdeteksi di seluruh wilayah provinsi tersebut terhitung sejak 1 Januari hingga 22 Agustus 2026. Sepanjang periode waktu yang sama, telah terjadi sebanyak 1.639 peristiwa karhutla dengan total luas lahan terdampak yang telah ditangani mencapai 4.499,21 hektare.
Daryono Gempa Pangalengan Bukan Pertanda Pasti Adanya Gempa Besar
Tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah juga diperkuat oleh hasil pemantauan satelit dari Kementerian Kehutanan. Analisis satelit mencatat bahwa luasan karhutla di Kalimantan Tengah telah mencapai angka 7.634,46 hektare, yang menempatkan provinsi ini pada posisi kesembilan secara nasional. Menghadapi situasi ancaman bencana tersebut, sebanyak 13 pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah telah secara resmi menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan.
Upaya penanganan dan pemadaman kobaran api di lapangan saat ini terus digencarkan dengan mengerahkan sekitar 10.700 personel gabungan dari berbagai instansi. Pasukan di garda terdepan ini terdiri atas personel BPBD, Dinas Kehutanan, satuan pemadam kebakaran, prajurit TNI, anggota Polri, Brigade Manggala Agni, kelompok Masyarakat Peduli Api, serta berbagai unsur masyarakat lainnya yang terjun langsung mengendalikan situasi di lapangan.
Sebulan Gempa NTT, Warga Palue Masih Tinggal di Pengungsian
Selain pengerahan personel, rapat tersebut turut membahas ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasional pemadaman. Ahmad Toyib melaporkan bahwa saat ini telah beroperasi sebanyak empat unit helikopter pemadaman atau water bombing, namun pihaknya tetap mengajukan permohonan penambahan sebanyak 2 hingga 3 unit helikopter lagi kepada Presiden. Presiden Prabowo juga menanyakan kebutuhan pompa air untuk penanganan pemadaman dari darat, yang dijawab Toyib bahwa Kalimantan Tengah masih memerlukan tambahan sekitar 100 hingga 200 unit pompa air. Merespons kebutuhan logistik serta peralatan tersebut, Presiden Prabowo langsung mengambil langkah tindak lanjut nyata dengan melakukan komunikasi melalui sambungan telepon di tengah-tengah rapat guna memastikan bantuan segera terealisasi.
