Pemerintah memastikan bahwa ketersediaan pangan bagi korban bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) berada dalam kondisi yang sangat aman dan mencukupi. Berdasarkan proyeksi yang dilakukan, cadangan dan ketersediaan pangan di wilayah NTT tersebut diperkirakan mampu bertahan hingga satu tahun ke depan. Kepastian ketahanan pangan ini menjadi komitmen utama pemerintah dalam memastikan kebutuhan logistik masyarakat yang terdampak bencana dapat terus terpenuhi dengan baik dan lancar tanpa mengalami kendala pasokan.
Jaminan keamanan pangan bagi para penyintas gempa bumi tersebut ditopang oleh ketersediaan stok beras yang melimpah, baik di tingkat daerah maupun secara nasional. Secara nasional, pemerintah mencatat persediaan beras yang tersimpan mencapai 5,2 juta ton. Sementara itu, stok beras yang berada di Nusa Tenggara Timur sendiri tercatat tersedia sekitar 39 ribu ton. Jumlah cadangan beras di NTT tersebut dinilai sangat besar dan jauh melampaui estimasi kebutuhan sekitar 34.600 pengungsi di daerah terdampak, yang secara keseluruhan diperkirakan membutuhkan pasokan beras sekitar 300 ton per bulan.
Untuk memastikan penanganan logistik dan darurat bencana berjalan optimal di lapangan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau langsung langkah-langkah penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur pada hari Rabu (19/8). Dalam peninjauan langsung tersebut, pemerintah menegaskan bahwa total bantuan beras yang dialokasikan bagi empat kabupaten yang terdampak bencana di NTT mencapai 5.386 ton. Total bantuan beras tersebut mencakup skema bantuan penanganan bencana serta bantuan pangan reguler dengan nilai keseluruhan mencapai sekitar Rp75,4 miliar.
Update Penanganan Gempa NTT, 87 Korban Jiwa, 150.576 Warga Mengungsi, dan Pengerahan Bantuan Skala Penuh
Sebagai bagian dari penyaluran logistik bencana tersebut, pemerintah secara khusus menyiapkan pasokan sebanyak 200 ton beras untuk Kabupaten Manggarai. Menteri Pertanian menjelaskan bahwa percepatan birokrasi dilakukan secara langsung di lapangan agar bantuan dapat segera diterima oleh warga yang membutuhkan. Dalam proses tersebut, permintaan awal dari pihak daerah yang semula berjumlah 20 ton beras langsung ditingkatkan menjadi 200 ton beras. Keputusan ini direalisasikan melalui mekanisme disposisi tulis tangan yang dilakukan bersama oleh Wakil Bupati, Kapolres, dan Menteri Pertanian, mengingat kondisi darurat yang memerlukan tindakan cepat.
Guna mendistribusikan pasokan bantuan pangan ke berbagai titik lokasi bencana, pemerintah telah menyiapkan sebanyak 35 truk bantuan logistik. Dari total armada yang dikerahkan tersebut, sebanyak 10 unit truk bantuan diarahkan langsung menuju lokasi penanganan bencana yang ditinjau oleh Menteri Pertanian. Selain beras sebagai bahan pangan pokok utama, pemerintah juga mendistribusikan beragam paket bantuan kemanusiaan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari para korban gempa, yang meliputi komoditas minyak goreng, gula, serta mi instan.
Akselerasi Pembangunan PLTS Nasional, Target 30 GW Prabowo, Konversi 13 GW PLTD, dan Lonjakan Permintaan Data Center
Di samping penyaluran bantuan darurat pangan, Kementerian Pertanian juga menginisiasi langkah-langkah pemulihan jangka panjang agar masyarakat dan para petani yang terdampak gempa bumi dapat segera kembali berproduksi. Dukungan pemulihan ini diwujudkan melalui program rehabilitasi dan perbaikan area sawah serta jaringan irigasi tersier yang mengalami kerusakan akibat bencana. Untuk mempercepat proses pemulihan sektor pertanian tersebut, Kementerian Pertanian menyediakan bantuan benih secara gratis serta menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian.
Tidak hanya berfokus pada lahan tanaman pangan dan persawahan, pemerintah juga menyiapkan langkah penanganan terhadap sektor perkebunan warga yang turut mengalami dampak kerusakan akibat gempa. Upaya ini dilakukan melalui penyiapan bibit pengganti untuk tanaman perkebunan yang rusak, termasuk komoditas kopi, kakao, dan kelapa. Dengan adanya perbaikan infrastruktur pertanian serta penggantian komoditas perkebunan tersebut, kegiatan produksi masyarakat di Nusa Tenggara Timur diharapkan dapat kembali berjalan.
