Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan seluruh jajaran TNI dan Polri untuk senantiasa menjaga netralitas serta profesionalisme tanpa terlibat dalam politik praktis, terutama dalam setiap tahapan pemilihan umum (pemilu). Pernyataan tersebut disampaikan AHY dalam pidato politik pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat yang digelar di Gedung DPP Partai Demokrat, Sabtu (5/9/2026).
AHY menjelaskan bahwa lahirnya Reformasi 1998 merupakan tonggak penting untuk mengoreksi berbagai persoalan mendasar bangsa di masa lalu. Gerakan reformasi hadir guna membenahi pemusatan kekuasaan yang berlebihan, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), lemahnya supremasi hukum, serta terbatasnya ruang kebebasan dan partisipasi masyarakat.
Abu Vulkanik Erupsi Anak Krakatau Terdeteksi, Bandara Soekarno-Hatta Ditutup Sementara
Selain itu, AHY menekankan bahwa reformasi juga bertujuan menghentikan keterlibatan militer dan kepolisian dalam politik kekuasaan, sekaligus meniadakan ketidaknetralan aparatur negara dalam dinamika politik. Berangkat dari semangat tersebut, AHY meminta TNI, Polri, badan intelijen, penegak hukum, aparatur sipil negara (ASN), serta jajaran aparatur negara lainnya untuk tetap memegang teguh profesionalisme dan netralitas, termasuk saat pelaksanaan pemilu.
Dalam kesempatan itu, AHY turut menegaskan bahwa seluruh fasilitas negara wajib diperuntukkan bagi kepentingan rakyat luas, bukan demi melayani kepentingan politik praktis. Ia juga menyerukan pentingnya perlakuan yang adil bagi seluruh peserta pemilu serta mengajak semua pihak untuk menghormati dan menerima hasil pemilu sebagai wujud mandat murni dari rakyat.
Hujan Abu Anak Krakatau, Warga Serang Keluhkan Mata Perih dan Ganggu Sekolah
Lebih lanjut, AHY mendorong para kader Partai Demokrat untuk meneladani rekam jejak 10 tahun masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, proses pergantian kekuasaan kala itu dapat berlangsung secara damai dan demokratis usai menuntaskan kepemimpinan selama dua periode. AHY menegaskan bahwa kekuasaan bukanlah milik seseorang untuk selamanya, melainkan sebuah amanah dari rakyat yang memiliki batasan waktu.
