Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau yang memicu penutupan bandara berdampak langsung terhadap jadwal perjalanan ibadah umrah dari Indonesia. Menanggapi situasi tersebut, Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) menyiapkan rangkaian langkah mitigasi guna menangani ribuan jemaah yang terganggu operasional penerbangannya.
Berdasarkan pendataan HIMPUH hingga Senin (7/9) pagi, sedikitnya 1.007 jemaah umrah dari biro travel Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) di bawah naungan asosiasi tersebut tercatat terdampak penutupan bandara.
Gangguan penerbangan ini memicu berbagai kendala di lapangan yang terbagi ke dalam empat kelompok kondisi jemaah. Kelompok pertama mencakup jemaah yang masih berada di tanah air dan belum diberangkatkan ke Arab Saudi. Kondisi kedua dialami jemaah yang telah menyelesaikan ibadah namun tertahan di Arab Saudi. Kondisi ketiga menimpa jemaah yang sedang tertahan di negara transit, sedangkan kondisi keempat dialami jemaah yang jadwal terbangnya dialihkan ke bandara alternatif.
Gadis 15 Tahun Korban Gempa NTT Diperkosa, Menteri PPPA Minta Korban Didampingi
Perubahan mendadak pada jadwal keberangkatan membawa konsekuensi logistik yang cukup besar. Bagi jemaah yang tertunda keberangkatannya di Indonesia, penyesuaian jadwal berisiko menyebabkan hangus atau bergesernya reservasi hotel, transportasi lokal, dan layanan akomodasi lain di Arab Saudi. Sementara itu, jemaah yang tertahan di Arab Saudi maupun di negara transit membutuhkan penanganan ekstra berupa penambahan sewa kamar hotel, konsumsi harian, transportasi darat, penanganan bagasi, serta kebutuhan darurat lainnya yang sebelumnya tidak dialokasikan di dalam paket perjalanan.
Penanganan kendala tiket juga menghadapi tantangan tersendiri mengingat mayoritas Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) tidak melakukan transaksi pembelian tiket pesawat langsung kepada maskapai, melainkan melalui pihak ketiga seperti agen tiket, konsolidator, atau wholesaler.
Pasar di Paniai Papua Tengah Kebakaran, 11 Orang Tewas
Sebagai langkah penanganan cepat, HIMPUH memusatkan upaya pada pendataan menyeluruh terhadap agen anggota beserta para jemaah yang terdampak. Asosiasi juga membentuk kanal komunikasi khusus yang menghubungkan langsung para Tour Leader yang tengah mendampingi rombongan jemaah di lapangan. Selain itu, PPIU diimbau untuk menahan keberangkatan jemaah dan tidak mengarahkan mereka menuju bandara sebelum adanya kepastian status operasional penerbangan dari maskapai.
Di tingkat antarinstitusi, Kementerian Haji dan Umrah RI telah membangun kanal komunikasi khusus bersama asosiasi dengan melibatkan perwakilan maskapai penerbangan, Kementerian Perhubungan, serta instansi terkait lainnya. Guna mempercepat penanganan situasi darurat ini, HIMPUH turut mendorong pembentukan Crisis Coordination Center Umrah sebagai wadah koordinasi bersama antara Kementerian Haji dan Umrah RI, Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, AirNav Indonesia, pengelola bandara, maskapai, dan asosiasi PPIU.
