Pelaksanaan dan rencana program makan bergizi gratis Prabowo-Gibran terus bergulir dengan target jangkauan yang bertahap di berbagai daerah. Program yang resmi dijadwalkan meluncur pada 6 Januari 2025 tersebut mengantongi alokasi anggaran awal sebesar Rp71 triliun untuk satu tahun penuh. Pada tahap awal pelaksanaannya, inisiatif ini menargetkan sekitar 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia sebelum ditingkatkan menjadi lebih dari 15 juta orang mulai Agustus 2025.
Dalam rangka memperluas cakupan layanan, pemerintah memfokuskan implementasi pada wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), termasuk Kabupaten Asmat di Papua Selatan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong kolaborasi bersama pihak gereja lokal di wilayah tersebut. Saat melakukan kunjungan kerja ke Asmat pada Minggu (21/6), Wakil Presiden turut mengajak lima mahasiswa dari perguruan tinggi negeri dan swasta guna meninjau kondisi lapangan secara langsung. Bupati Asmat Thomas E. Safanpo menyampaikan bahwa penyaluran makanan bergizi di sejumlah sekolah telah mendorong peningkatan signifikan pada angka kehadiran siswa, yang sebelumnya sempat terkendala tingginya tingkat ketidakhadiran.
Update Penanganan Gempa NTT, 87 Korban Jiwa, 150.576 Warga Mengungsi, dan Pengerahan Bantuan Skala Penuh
Penguatan fasilitas pendukung juga dilakukan di sektor infrastruktur logistik dan pengolahan pangan. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 10 gudang pangan beserta 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Tuban untuk menunjang kelancaran distribusi. Di tengah operasional yang berjalan, alokasi anggaran per porsi makanan sempat menjadi perhatian dari Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Media Wahyudi Askar, yang menyoroti penetapan biaya sebesar Rp10.000 per porsi.
Selain kesiapan fisik, struktur kepemimpinan dan manajemen anggaran pada Badan Gizi Nasional (BGN) turut mengalami perubahan. Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari posisi Kepala BGN dan menunjuk Nanik S. Deyang untuk memimpin lembaga tersebut terhitung per 2 Juni 2026. Di bawah kepemimpinannya, Nanik S. Deyang memprioritaskan langkah efisiensi anggaran sebesar Rp268 triliun serta menetapkan kebijakan moratorium untuk pembangunan dapur baru Program Makan Bergizi Gratis.
Akselerasi Pembangunan PLTS Nasional, Target 30 GW Prabowo, Konversi 13 GW PLTD, dan Lonjakan Permintaan Data Center
Aspek tata kelola dan pengawasan hukum juga menjadi fokus perhatian sejumlah lembaga penegak hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring telah menjalankan kajian pencegahan korupsi terhadap tata kelola program ini pada 2025. Di sisi lain, proses hukum terkait dugaan penyimpangan tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung dan pengadilan, di mana Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi mengungkapkan adanya mitra berskala besar yang terafiliasi dalam kasus rasuah program tersebut. Perkembangan perkara ini juga tercatat dalam persidangan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menghadirkan kesaksian dari mantan anak buah Lodewyk Pusung.
