Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah memburu potensi penerimaan pajak dari puluhan pelaku industri baja nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa langkah penagihan ini dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan negara dari kewajiban pajak yang belum disetorkan oleh para pelaku usaha di sektor tersebut.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, terdapat sekitar 40 perusahaan baja yang masuk ke dalam daftar pengawasan dan pemeriksaan. Dari keseluruhan perusahaan yang terdata, Bendahara Negara memperkirakan total potensi penerimaan pajak yang dapat ditarik mencapai rentang Rp4 triliun hingga Rp5 triliun.
Potensi Penerimaan dan Upaya Penagihan
Hingga saat ini, proses pemeriksaan perpajakan baru selesai dilakukan terhadap satu perusahaan dari total sekitar 40 perusahaan baja dalam daftar. Dari satu perusahaan yang telah diperiksa tersebut, otoritas menemukan estimasi potensi kewajiban pajak yang mencapai sekitar Rp1 triliun untuk periode operasional selama tiga tahun.
IHSG Dibuka Melemah Hari Ini, Tapi Nilai Rupiah Menguat
Kementerian Keuangan telah merampungkan penghitungan besaran utang pajak yang wajib dilunasi oleh perusahaan-perusahaan terkait. Otoritas fiskal saat ini tengah aktif menjalankan proses penagihan atas kewajiban yang tertunggak tersebut. Adapun jenis-jenis kewajiban perpajakan yang sedang dikejar meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga instrumen kewajiban yang timbul dari aktivitas impor barang.
Dugaan Kongkalikong dan Ancaman Pemecatan
Di samping penagihan piutang pajak, Purbaya turut menyoroti adanya kejanggalan dalam pengawasan sektor ini. Ia menduga terdapat praktik kongkalikong yang melibatkan pihak internal, lantaran sejumlah perusahaan baja tersebut terbukti mampu menjalankan kegiatan operasional hingga puluhan tahun tanpa terdeteksi oleh sistem pengawasan perpajakan.
Breaking News! Baru Dibuka IHSG Sudah Turun 1%, Ini Penyebabnya
Menurut Purbaya, kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut dapat beroperasi puluhan tahun tanpa terendus mengindikasikan adanya oknum yang bermain. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Keuangan mengambil sikap tegas terhadap integritas aparatur negara. Purbaya menegaskan bahwa pegawai internal pajak yang terbukti terlibat dalam memfasilitasi atau membiarkan praktik pelanggaran tersebut akan dijatuhi sanksi pemecatan dalam waktu dekat.
