Pembangunan berbagai fasilitas pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, terus berjalan dengan sejumlah pencapaian pada kawasan legislatif dan yudikatif. Pembangunan untuk kedua kawasan tersebut telah mendapatkan persetujuan resmi dari Presiden dan kini mulai memasuki tahap pelaksanaan konstruksi fisik di lapangan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani memberikan apresiasi terhadap percepatan pembangunan di IKN. Ia menilai bahwa pembangunan ibu kota baru tersebut telah memperlihatkan kemajuan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan kunjungan terakhir yang dilakukannya pada tahun 2024. Muzani secara singkat memberikan penilaian atas perkembangan proyek tersebut dengan menyebutnya megah, mewah, dan membanggakan. Melalui progres yang terus berjalan, Muzani berharap target pemanfaatan IKN sebagai ibu kota negara pada tahun 2028 mendatang dapat terealisasi.
Persetujuan dari Presiden untuk kawasan legislatif mencakup keseluruhan kompleks gedung parlemen, yaitu gedung MPR, DPR, dan DPD, bersamaan dengan persetujuan untuk kawasan gedung yudikatif. Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa filosofi desain dari gedung parlemen atau gedung MPR di IKN diberikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Filosofi tersebut menegaskan bahwa mengurus negara harus dilakukan secara tegas, lurus, megah, dan berwibawa. Secara tata letak, posisi gedung parlemen ini berada pada kontur tanah yang tinggi serta diapit di antara kawasan Istana dan kawasan yudikatif.
Update Penanganan Gempa NTT, 87 Korban Jiwa, 150.576 Warga Mengungsi, dan Pengerahan Bantuan Skala Penuh
Selain bangunan utama lembaga perwakilan, Presiden juga telah menyetujui desain rencana pembangunan fasilitas tempat tinggal bagi para anggota dewan. Rencana fasilitas perumahan tersebut meliputi penyediaan apartemen dan hunian tapak yang disiapkan untuk sekitar 732 anggota MPR sebagai bagian dari kesiapan sarana penunjang di IKN.
Pada sektor yudikatif, pembangunan fisik di KIPP Nusantara juga menunjukkan kemajuan terukur. Rata-rata progres fisik bangunan gedung di kawasan yudikatif telah mencapai 11,8 persen, sedangkan pembangunan jalan kawasan yudikatif sepanjang 7,8 kilometer sudah mencapai progres 27,6 persen. Khusus untuk pembangunan fisik Gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, pencatatan per 29 Juli 2026 menunjukkan capaian rata-rata progres sebesar 12,41 persen.
Akselerasi Pembangunan PLTS Nasional, Target 30 GW Prabowo, Konversi 13 GW PLTD, dan Lonjakan Permintaan Data Center
Gedung Mahkamah Konstitusi di IKN direncanakan memiliki total luas bangunan mencapai 44.691 meter persegi. Bangunan peradilan ini akan dilengkapi dengan fasilitas ruang sidang pleno berkapasitas 400 orang, ruang rapat permusyawaratan hakim, dan ruang kerja kelembagaan. Perkembangan kawasan ini turut ditinjau oleh Hakim Konstitusi Arsul Sani bersama Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Heru Setiawan saat berkunjung ke KIPP Nusantara pada Sabtu, 1 Agustus 2026. Dalam agenda tersebut, rombongan Mahkamah Konstitusi meninjau proyek yudikatif dan legislatif sekaligus melakukan penanaman pohon di Plaza Yudikatif.
