Penataan kebijakan serta penyelarasan program pemerintah terus berjalan melalui pelaksanaan sidang kabinet hingga pengalokasian anggaran nasional. Evaluasi dan pengarahan mengenai program prioritas dilakukan untuk memastikan seluruh pelaksanaan kerja dapat berjalan dengan lancar. Dalam dinamika tersebut, penataan teknis persidangan kabinet maupun skema pendanaan program strategis nasional menjadi perhatian penting yang terus diselaraskan oleh pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna pada Senin (20/7) di Istana Negara, Jakarta. Pertemuan tersebut dihadiri oleh menteri, wakil menteri, kepala lembaga, hingga para penasihat ataupun utusan khusus presiden. Dalam sidang tersebut, penataan posisi tempat duduk menarik perhatian publik karena meja Prabowo ditempatkan di bagian tengah menghadap seluruh anggota kabinet yang duduk dengan formasi huruf U. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak duduk di samping Prabowo, melainkan berada di jajaran menteri.
Mengenai tata letak tempat duduk tersebut, Prasetyo Hadi memberikan penjelasan untuk meluruskan persepsi publik. Prasetyo Hadi menyatakan bahwa penyesuaian posisi duduk tersebut murni merupakan masalah kebutuhan teknis semata, karena Prabowo menggunakan alat bantu berupa teleprompter untuk menyajikan data mengenai program-program pemerintah. Ia menegaskan tidak ada hal-hal lain yang perlu dikhawatirkan dari tata letak tersebut. Prasetyo Hadi juga secara tegas menepis narasi yang mengaitkan perubahan posisi meja itu dengan isu subordinasi di dalam struktur pemerintahan.
Soal Wacana Ambang Batas Parlemen 5 Persen, PDIP Minta Tetap Patuhi Putusan MK
Penegasan mengenai keharmoniskan kepemimpinan nasional turut disampaikan oleh jajaran parlemen. Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Bambang Haryadi pada Rabu (22/7/2026) menyatakan bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selalu kompak serta saling melengkapi dalam bekerja. Bambang pun mengingatkan agar persoalan teknis tata letak posisi duduk dalam sidang kabinet tersebut tidak didramatisir secara berlebihan oleh berbagai pihak.
Di samping pembahasan mengenai tata kelola sidang kabinet, kesiapan pelaksanaan program prioritas pemerintah tecermin melalui penetapan alokasi anggaran nasional. Pemerintah Indonesia telah menyiapkan dana sebesar Rp71 triliun dalam rancangan APBN 2025 untuk mendukung program makan bergizi gratis. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan alokasi anggaran ini tidak akan membuat defisit anggaran 2025 melampaui batas yang ditargetkan pemerintah, yaitu antara 2,29 persen dan 2,82 persen dari PDB. Dalam struktur penyelarasan program, Thomas Djiwandono bertindak sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra sekaligus anggota bidang ekonomi dan keuangan Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Respons Bahlil Soal Fahd Arafiq Jadi Tersangka Korupsi
Program makan bergizi gratis ini mencatatkan perjalanan pembahasan yang cukup panjang. Pada November 2023 saat menghadiri Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Prabowo menyampaikan bahwa program tersebut menyasar hampir 83 juta orang. Kemudian pada 26 Februari 2024, Presiden Joko Widodo memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta untuk membahas program tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat menyebutkan angka 70,5 juta penerima manfaat, hingga akhirnya pada 22 Mei 2024 Prabowo merubah nama program dari 'makan siang dan susu gratis' menjadi 'makan bergizi gratis untuk anak-anak'. Berbagai pakar dan ekonom juga terlibat dalam pembahasan program ini, seperti anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Budiman Sudjatmiko, Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo, pendiri CORE Indonesia Hendri Saparini, serta peneliti makroekonomi LPEM Universitas Indonesia Teuku Riefky.
