Pemerintah Targetkan Pendirian SPPG di Daerah 3T Rampung Pekan Ini

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa langkah mempercepat pendirian SPPG di wilayah 3T merupakan prioritas jangka pendek yang sangat krusial guna menopang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Beberapa daerah yang masuk dalam prioritas jangka pendek ini meliputi Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku. Zulkifli Hasan juga menambahkan bahwa penyesuaian target penyelesaian menjadi lebih cepat ini dimungkinkan setelah pemerintah meninjau langsung dan menilai bahwa kesiapan infrastruktur serta koordinasi di lapangan ternyata berjalan lebih cepat dari perkiraan awal mereka.

Setelah target di wilayah 3T terpenuhi pada pekan ini, pemerintah akan segera mengalihkan fokus pada perluasan jangkauan program di wilayah lain. Dalam kurun waktu satu hingga dua bulan ke depan, ditargetkan akan ada penambahan sekitar 13 ribu titik SPPG baru di luar wilayah 3T. Langkah ekspansi ini dilakukan agar cakupan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis bisa semakin luas dan merata di seluruh penjuru tanah air.

Baca Juga

Kerugian Rakyat Indonesia Akibat Praktik Mafia Beras Mencapai Rp 100 Triliun

Meskipun target penambahannya cukup besar, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan bahwa pembukaan 13 ribu titik pelayanan tersebut tidak akan dilakukan secara serentak dalam satu waktu. Pemerintah menerapkan strategi bertahap dengan memanfaatkan pemetaan data yang akurat. Caranya adalah dengan melakukan tumpang tindih data atau overlay antara data yang dimiliki Badan Gizi Nasional dan data dari Kementerian Kesehatan. Prioritas utama akan diberikan kepada daerah-aerah yang memiliki angka tengkes atau stunting dengan kategori tinggi hingga sangat tinggi.

Dari hasil pemetaan data tersebut, saat ini teridentifikasi ada sekitar 1.700 dapur yang kondisinya sudah siap dan matang untuk beroperasi. Dapur-dapur ini seluruhnya berada di wilayah-wilayah dengan tingkat stunting yang masuk dalam kategori tinggi dan sangat tinggi. Sebagai langkah awal dari rencana operasional tersebut, pemerintah menjadwalkan akan mengaktivasi sekitar 300 dapur pada minggu depan agar pelayanan pemenuhan gizi bisa segera dirasakan oleh masyarakat setempat.

Bagi pengelola lembaga pendidikan berasrama seperti pondok pesantren atau sekolah keagamaan sejenis, pemerintah juga telah menetapkan aturan khusus mengenai penyediaan makanan ini. Pondok pesantren atau sekolah berbasis keagamaan dengan sistem boarding yang memiliki kapasitas santri atau siswa lebih dari 1.000 orang diperbolehkan untuk membangun dapur mandiri guna melayani program Makan Bergizi Gratis. Kebijakan ini diambil untuk memberikan fleksibilitas bagi lembaga pendidikan besar dalam mengatur penyediaan makanan bagi para siswanya secara mandiri.

Baca Juga

Langkah Tepat Menghadapi Dampak Puncak Musim Kemarau dan Krisis Air Bersih

Namun, pembangunan dapur mandiri di lingkungan pesantren atau sekolah berasrama tersebut tidak boleh dilakukan sembarangan. Dapur mandiri tersebut wajib mematuhi seluruh standar operasional yang telah ditetapkan untuk SPPG. Selain itu, pengelola juga harus mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk menjamin bahwa makanan yang diproduksi benar-benar bersih, sehat, dan aman dikonsumsi oleh para santri.

Sementara itu, bagi pondok pesantren atau sekolah berasrama yang memiliki jumlah santri atau siswa kurang dari 1.000 orang, mereka tidak perlu repot mendirikan dapur sendiri. Kebutuhan makanan bergizi gratis untuk para siswa di lembaga tersebut nantinya akan disuplai dan dilayani langsung oleh unit SPPG terdekat yang ada di wilayah mereka. Pengaturan ini diharapkan dapat mempermudah koordinasi sekaligus menjaga efisiensi distribusi makanan di tingkat lokal. Keputusan-keputusan penting terkait koordinasi program Makan Bergizi Gratis ini dirumuskan dalam rapat koordinasi yang berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta pada hari Kamis, 6 Agustus 2026.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap