Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa proses penanganan dampak bencana gempa bumi yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) berjalan dengan lancar tanpa hambatan finansial. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa seluruh upaya penanggulangan bencana tersebut tidak akan terkendala oleh keterbatasan anggaran negara. Komitmen ini menjadi jaminan penting agar masyarakat terdampak di Nusa Tenggara Timur bisa segera mendapatkan bantuan dan penanganan darurat yang dibutuhkan secara cepat dan tepat sasaran.
Dalam skema pembiayaan yang telah direncanakan, pemerintah akan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang saat ini sudah tersedia terlebih dahulu. Langkah awal penanganan bencana alam ini akan didanai menggunakan anggaran yang bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, apabila dalam perkembangannya dana yang ada di BNPB tersebut dinilai tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan di lapangan, Kementerian Keuangan siap melakukan langkah cepat untuk merekonstruksi anggaran guna memberikan dukungan tambahan. Sebagai bentuk kesiapan, pemerintah telah mengalokasikan dana cadangan khusus untuk penanggulangan bencana sebesar kurang lebih Rp 5 triliun di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026. Dana siap pakai atau dana on-call ini telah dipersiapkan dan selalu dalam posisi siaga untuk merespons setiap situasi darurat akibat bencana alam di tanah air.
Daryono Gempa Pangalengan Bukan Pertanda Pasti Adanya Gempa Besar
Penjelasan mengenai kesiapan anggaran penanggulangan bencana ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam sebuah pertemuan resmi bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Pernyataan tersebut dipaparkan dalam Rapat Satuan Tugas Penanggulangan Pascabencana (Satgas Galapana) DPR RI yang berlangsung pada hari Ahad, tanggal 16 Agustus 2026. Dalam rapat koordinasi tersebut, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi dan status penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur secara berkala. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan apakah alokasi anggaran yang saat ini sedang berjalan masih mencukupi atau memerlukan penambahan dana dari pos cadangan darurat yang telah disiapkan.
Selain fokus pada penanganan tanggap darurat, pemerintah juga memberikan perhatian pada tahap pemulihan jangka panjang, terutama terkait pembangunan kembali fasilitas-fasilitas umum yang mengalami kerusakan akibat gempa di NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa untuk proses rekonstruksi fasilitas umum yang tidak dapat didanai secara langsung melalui anggaran BNPB, pelaksanaannya harus dikoordinasikan secara erat dengan kementerian atau lembaga pemerintah terkait lainnya. Koordinasi ini sangat penting dilakukan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur publik di daerah terdampak dapat berjalan secara sinergis, terarah, dan sesuai dengan ketentuan administratif yang berlaku.
Sebulan Gempa NTT, Warga Palue Masih Tinggal di Pengungsian
Di samping memaparkan kesiapan dukungan finansial dan teknis dari anggaran negara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyampaikan rasa prihatin yang mendalam serta belasungkawa yang tulus kepada seluruh masyarakat yang terdampak oleh bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Purbaya menyampaikan harapannya agar kondisi di wilayah NTT segera pulih dan masyarakat diberikan kekuatan dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Lebih lanjut, ia juga memanjatkan doa agar tidak ada lagi bencana gempa bumi susulan dalam skala besar, serta berharap agar wilayah tersebut terhindar dari potensi terjadinya bencana tsunami besar yang dapat memperburuk dampak kerusakan di lapangan.
