Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Kalimantan Tengah di Posko Satgas Udara, Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, pada Sabtu, 22 Agustus 2026. Dalam agenda tersebut, terdapat momen saat Presiden melakukan komunikasi langsung melalui sambungan telepon di tengah jalannya rapat. Panggilan telepon tersebut dilakukan secara spontan guna meminta tambahan peralatan operasional penanganan karhutla, meskipun identitas sosok yang dihubungi oleh Presiden tidak diungkapkan kepada publik.
Panggilan telepon tersebut dilakukan seusai Presiden mendengar pemaparan mengenai kebutuhan sarana dan prasarana pemadaman yang disampaikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah, Ahmad Toyib. Dalam laporannya, Ahmad Toyib menyampaikan bahwa saat ini baru empat unit helikopter water bombing yang beroperasi di wilayah Kalimantan Tengah. Pihak daerah pun mengajukan permohonan penambahan sebanyak dua hingga tiga unit helikopter lagi kepada Presiden. Selain armada pemadaman udara, tim lapangan juga menyampaikan kebutuhan mendesak berupa tambahan 100 hingga 200 unit pompa air untuk memaksimalkan pemadaman api melalui jalur darat.
Daryono Gempa Pangalengan Bukan Pertanda Pasti Adanya Gempa Besar
Permintaan penambahan armada dan peralatan tersebut didasarkan pada tingginya eskalasi karhutla di Kalimantan Tengah. Berdasarkan data harian yang dihimpun oleh Pusdalops Satgas Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah dari 14 kabupaten dan kota, tercatat ada 19.992 titik panas (hotspot) serta 1.639 kejadian karhutla sejak 1 Januari hingga 22 Agustus 2026. Dari rangkaian kejadian tersebut, luas lahan yang berhasil ditangani mencapai 4.499,21 hektare. Sementara itu, berdasarkan analisis citra satelit Kementerian Kehutanan, luasan karhutla di Kalimantan Tengah telah mencapai 7.634,46 hektare dan berada di urutan kesembilan secara nasional. Tingginya potensi ancaman karhutla membuat sebanyak 13 kabupaten dan kota di provinsi tersebut telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla.
Sebulan Gempa NTT, Warga Palue Masih Tinggal di Pengungsian
Untuk mengatasi kebakaran lahan di lapangan, sekitar 10.700 personel gabungan lintas instansi telah dikerahkan secara intensif. Personel tersebut mencakup unsur BPBD, Dinas Kehutanan, dinas pemadam kebakaran, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, serta elemen masyarakat lainnya. Di samping membahas situasi di Kalimantan Tengah, dalam rapat yang sama Presiden Prabowo juga terhubung melalui konferensi video dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui koordinasi jarak jauh tersebut, Presiden menerima laporan langsung mengenai perkembangan situasi dan penanganan karhutla di Kalimantan Selatan dari Gubernur Kalimantan Selatan bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
