Menteri Perdagangan Dorong Akses Pembiayaan UMKM dan Penguatan Rantai Nilai Global di Pertemuan BRICS

Untuk mengatasi kendala pembiayaan tersebut, Indonesia secara aktif mendorong tiga prioritas utama guna memperluas akses keuangan bagi pelaku UMKM. Prioritas pertama adalah meningkatkan literasi pembiayaan di kalangan pelaku usaha agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan keuangan dan opsi modal yang tersedia. Prioritas kedua adalah memperluas inklusi pembiayaan digital guna mempermudah transaksi serta akses kredit melalui platform teknologi modern. Prioritas ketiga adalah melakukan diversifikasi terhadap program-program pembiayaan yang bersifat adaptif dan fleksibel, sehingga skema permodalan yang ditawarkan dapat disesuaikan dengan karakteristik unik dari masing-masing jenis usaha.

Selain pembiayaan, Indonesia juga mengusulkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat kualitas rantai nilai global melalui empat bidang utama. Bidang pertama yang diusulkan adalah memperkuat konektivitas fisik dan digital. Hal ini dicapai melalui pembangunan infrastruktur transportasi, pengelolaan logistik yang terintegrasi, serta penyediaan jaringan digital yang efisien guna meminimalkan biaya distribusi barang dan jasa.

Baca Juga

Ciri Masyarakat Kelas Bawah dan Faktor Ekonomi yang Memengaruhinya

Bidang kedua berfokus pada peningkatan fasilitasi perdagangan dengan menyederhanakan prosedur ekspor-impor agar menjadi lebih cepat dan dapat diprediksi oleh pelaku usaha. Dalam praktiknya, Indonesia telah mengambil langkah nyata dengan mengembangkan sistem otomatisasi penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA). Sistem digital ini memungkinkan para eksportir nasional untuk memanfaatkan tarif preferensi secara otomatis berdasarkan berbagai perjanjian perdagangan internasional yang telah ditandatangani oleh Indonesia, sehingga daya saing produk lokal di pasar global dapat meningkat.

Selanjutnya, bidang ketiga yang didorong oleh Indonesia adalah penguatan kapasitas domestik. Langkah ini diwujudkan melalui investasi yang berfokus pada pengembangan keterampilan tenaga kerja, penciptaan inovasi, serta pembinaan dunia usaha secara berkelanjutan. Mendag Budi Santoso menilai bahwa teknologi mutakhir seperti kecerdasan artifisial (AI) dan komputasi awan (cloud computing) kini semakin memegang peran sentral sebagai sumber utama dalam penciptaan nilai tambah serta inovasi bisnis di tingkat global.

Sementara itu, bidang keempat menekankan pentingnya pembentukan kebijakan perdagangan dan investasi yang kondusif. Kebijakan ini dapat diwujudkan melalui perluasan kerja sama atau perjanjian perdagangan bebas serta pembukaan akses pasar baru bagi produk-produk domestik. Terkait dengan kolaborasi di wadah BRICS, Indonesia memandang bahwa kerja sama yang mendorong interoperabilitas dan pengaturan saling pengakuan (mutual recognition arrangements) merupakan langkah penting untuk membangun kepercayaan antarnegara. Namun, implementasi kerja sama tersebut harus tetap diselaraskan dengan hukum nasional dan kerangka regulasi yang berlaku di masing-masing negara anggota.

Baca Juga

Sepeda Listrik Transmart Full Day Sale Turun Harga Jadi Rp3 Jutaan Hari Ini

Di sisi lain, Budi Santoso juga menyoroti tantangan serius yang saat ini tengah dihadapi oleh sistem perdagangan multilateral. Tantangan tersebut ditandai dengan menurunnya tingkat kepercayaan global terhadap efektivitas Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam menjalankan fungsinya sebagai penengah perdagangan internasional. Indonesia menegaskan bahwa membangun kembali kepercayaan terhadap WTO harus menjadi prioritas bersama bagi seluruh negara anggota.

Mendag menyatakan bahwa upaya pemulihan kepercayaan terhadap WTO perlu difokuskan pada beberapa aspek utama. Aspek-aspek tersebut mencakup penguatan fungsi perundingan, penuntasan agenda pembangunan yang berpihak pada negara berkembang, serta penciptaan persaingan usaha yang adil (level playing field) bagi seluruh pelaku pasar global. Selain itu, Indonesia mendukung penerapan mekanisme Special and Differential Treatment (S&DT) bagi negara berkembang. Menurut Budi Santoso, instrumen S&DT ini harus diterapkan secara lebih terarah, berbasis bukti (evidence-based), serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata dan tingkat pembangunan dari masing-masing negara agar memberikan dampak yang optimal.