Pembangunan Ibu Kota Nusantara terus dikebut guna mempersiapkan pusat pemerintahan baru Indonesia yang mandiri. Presiden Joko Widodo merencanakan agenda kunjungan bersama sekitar 500 relawan ke IKN untuk meninjau secara langsung perkembangan pembangunan infrastruktur di kawasan inti tersebut. Agenda peninjauan ini dijadwalkan berlangsung pada 11 Agustus, dengan jadwal keberangkatan rombongan pada 10 dan 11 Agustus.
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa kehadiran kompleks istana kepresidenan baru di Kalimantan Timur menjadi tonggak sejarah penting. Menurutnya, seluruh istana presiden yang digunakan di Indonesia saat ini merupakan bangunan peninggalan era kolonial Belanda. Keberadaan istana di Nusantara menandai kepemilikan pusat kepresidenan karya bangsa sendiri yang dirancang terintegrasi dengan berbagai fasilitas pendukung di sekitarnya.
Update Penanganan Gempa NTT, 87 Korban Jiwa, 150.576 Warga Mengungsi, dan Pengerahan Bantuan Skala Penuh
Selain kompleks kepresidenan, infrastruktur penunjang kabinet juga terus dimatangkan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa Rumah Tapak Jabatan Menteri di IKN didesain lebih kecil dibanding rumah dinas di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan. Pengurangan ukuran ini merujuk pada konsep compact city sesuai hasil sayembara desain. Kementerian PUPR telah menyiapkan dua unit rumah contoh (mock up) dan menargetkan perampungan 36 unit rumah jabatan menteri pada Juli, dengan fasilitas standar mencakup kamar tidur, dapur, ruang tamu, serta ruang rapat bagi para menteri koordinator maupun menteri teknis.
Dalam jangka panjang, pembangunan terus diperluas mencakup kawasan yudikatif dan legislatif. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengumumkan alokasi Rp5,3 triliun dari total pagu indikatif OIKN sebesar Rp6,7 triliun pada RAPBN 2027 untuk kawasan tersebut. Pagu ini meningkat sekitar Rp400 miliar dari alokasi sebelumnya sebesar Rp6,3 triliun, di samping kebutuhan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur yang saat ini menelan biaya sekitar Rp500 miliar per tahun.
Akselerasi Pembangunan PLTS Nasional, Target 30 GW Prabowo, Konversi 13 GW PLTD, dan Lonjakan Permintaan Data Center
Kawasan yudikatif ditargetkan rampung secara fisik pada 25 Desember 2027, meliputi pembangunan gedung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Masjid Kawasan dengan nilai kontrak Rp1,65 triliun, serta gedung Mahkamah Agung senilai Rp1,4 triliun yang dilengkapi Plaza Keadilan. Sementara itu, PPK E.3 Satker Pembangunan Infrastruktur OIKN Alfrits Steeve Willy Makalew mengonfirmasi lima paket pekerjaan kawasan legislatif bernilai total Rp8,24 triliun ditargetkan selesai pada 23 Desember 2027. Proyek tersebut mencakup Gedung Sidang Paripurna senilai Rp1,24 triliun, Gedung DPR 1 senilai Rp1,84 triliun, DPR 2 senilai Rp1,96 triliun, DPD senilai Rp1,48 triliun, dan MPR senilai Rp1,70 triliun.
