Mekanisme Pemilihan Calon Gubernur Bank Indonesia

Dalam rangkaian pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto melakukan wawancara langsung dengan para calon. Fokus utama dari diskusi tersebut adalah untuk membahas arah kebijakan dan visi kepemimpinan yang akan dibawa oleh calon gubernur baru. Melalui proses wawancara ini, presiden ingin memastikan bahwa sosok yang terpilih nantinya memiliki keselarasan pandangan mengenai arah kebijakan moneter dan perekonomian Indonesia. Diskusi-diskusi intensif ini dirancang untuk memetakan kapasitas serta kesiapan masing-masing figur sebelum nama mereka diajukan secara resmi.

Di tengah bergulirnya proses seleksi ini, salah satu nama yang mencuat ke permukaan adalah Destry Damayanti. Saat ini, Destry Damayanti mengemban tanggung jawab sebagai Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia guna mengisi kekosongan kepemimpinan setelah kepergian Perry Warjiyo. Mengingat posisinya yang sedang memimpin masa transisi di BI, nama Destry Damayanti menjadi salah satu kandidat kuat yang dipertimbangkan untuk didefinisikan sebagai gubernur tetap melalui proses seleksi yang sedang berjalan ini. Meskipun demikian, pemerintah menegaskan bahwa ada beberapa sosok lain yang juga dipanggil dan diajak berdiskusi oleh Presiden Prabowo.

Baca Juga

Apa Arti Peringkat Kredit Indonesia yang Dirilis S&P Ratings, Moody's, dan Fitch?

Proses penunjukan Gubernur Bank Indonesia sendiri harus melewati mekanisme ketatanegaraan yang telah diatur secara ketat. Berdasarkan aturan yang berlaku, Presiden memiliki wewenang untuk mengusulkan beberapa nama calon Gubernur BI kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Usulan ini menjadi langkah awal dari rangkaian panjang seleksi di tingkat legislatif sebelum seorang kandidat dapat dilantik secara resmi.

Setelah nama-nama calon diusulkan oleh Presiden kepada DPR, tahap berikutnya akan diserahkan kepada Komisi XI DPR. Komisi yang membidangi urusan keuangan dan perbankan ini akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau yang biasa dikenal sebagai fit and proper test. Dalam tahapan ini, para anggota legislatif akan menguji visi, misi, kompetensi, serta integritas dari masing-masing calon yang diajaju oleh Presiden Prabowo Subianto. Proses ini penting untuk menyaring calon terbaik yang dinilai layak memimpin bank sentral.

Hasil dari uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR kemudian tidak langsung menjadi keputusan akhir. Rekomendasi dan penilaian dari Komisi XI tersebut harus dibawa terlebih dahulu ke Sidang Paripurna DPR. Di dalam Sidang Paripurna inilah, seluruh anggota DPR akan memberikan persetujuan akhir terhadap calon Gubernur Bank Indonesia yang diusulkan. Persetujuan dari Sidang Paripurna merupakan legitimasi politik yang wajib dipenuhi dalam proses pengangkatan pejabat negara ini.

Baca Juga

Zoe Levana Ungkap Perjuangan Emosional Selama Syuting Serial Garam Muda

Apabila usulan calon Gubernur BI tersebut disetujui oleh Sidang Paripurna DPR, proses akan berlanjut ke tahap pelantikan. Surat persetujuan dari DPR akan diserahkan kembali kepada pemerintah untuk kemudian diteruskan kepada Mahkamah Agung (MA). Sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, calon Gubernur Bank Indonesia terpilih wajib menjalani upacara pengambilan sumpah jabatan di hadapan Mahkamah Agung sebelum secara resmi mulai menjalankan tugas-tugasnya sebagai pimpinan tertinggi bank sentral.

Kendati proses penjaringan dan diskusi internal dengan para calon sudah berjalan cukup lama, hingga tanggal 9 Agustus 2026, proses ini masih tertahan di tingkat eksekutif. Tercatat bahwa sampai dengan tanggal tersebut, belum ada Surat Presiden (Surpres) terkait nama-nama calon Gubernur Bank Indonesia yang dikirimkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto kepada DPR. Hal ini menandakan bahwa pemerintah masih mematangkan pilihan dan merumuskan keputusan akhir sebelum menyerahkan nama-nama kandidat tersebut untuk diuji oleh pihak legislatif. Publik dan pelaku pasar keuangan kini tengah menanti langkah selanjutnya dari Presiden Prabowo dalam menentukan figur yang akan menakhodai Bank Indonesia.