Penetapan upah minimum tahun 2026 menjadi pedoman penting dalam ketenagakerjaan dan hubungan industrial di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang telah diubah dengan PP Nomor 51 Tahun 2023, upah minimum terdiri atas Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang secara resmi ditetapkan oleh gubernur. Penyesuaian upah minimum pada tahun 2026 dilaksanakan dengan menggunakan formula penghitungan yang mempertimbangkan faktor inflasi serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa formulir penghitungan upah minimum baru ini ditujukan untuk menciptakan kebijakan pengupahan yang lebih adil dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut dirancang guna memastikan upah minimum tidak hanya berfungsi memberikan perlindungan bagi para pekerja, melainkan juga menjaga iklim investasi dan keberlangsungan usaha di tingkat lokal. Terkait kebijakan ini, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyampaikan rincian daftar UMP 2026 kepada masyarakat melalui unggahan akun media sosial Instagram resmi @kemnaker per tanggal 5 Januari 2026.
Dalam struktur pengupahan, UMP merupakan upah minimum yang berlaku di seluruh wilayah administratif suatu provinsi. Sementara itu, UMK adalah upah minimum yang berlaku secara spesifik di satu kabupaten atau kota tertentu, dengan ketentuan nilainya boleh lebih tinggi dibandingkan UMP. Penetapan UMK dilakukan berdasarkan rekomendasi dari bupati atau wali kota serta Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota sebelum akhirnya disahkan oleh gubernur. Perbedaan nilai ini terlihat pada penetapan UMP Jawa Barat tahun 2026 yang berada pada kisaran Rp2,3 juta per bulan, sedangkan UMK Kota Bekasi ditetapkan mencapai sekitar Rp5,99 juta per bulan. Berdasarkan aturan yang berlaku, perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Bekasi diwajibkan membayar upah minimum pekerjanya sesuai standar UMK Kota Bekasi, bukan mengikuti besaran UMP Jawa Barat.
Aturan Tumpang Tindih dan Dugaan Monopoli, Bisnis Ekspedisi Minta Integrasi Kebijakan ke Pemerintah
Penerapan aturan pengupahan daerah juga dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad secara resmi menetapkan UMP dan UMK Tahun 2026 untuk tujuh kabupaten/kota di wilayah tersebut. Ansar menjelaskan bahwa surat keputusan mengenai upah minimum 2026 didasari oleh dua pilar utama, yaitu pilar kepastian hukum yang merujuk pada regulasi ketenagakerjaan terkini PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, serta pilar realitas ekonomi yang mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), angka inflasi, dan pertumbuhan ekonomi Kepri. Selain UMP dan UMK, Pemerintah Provinsi Kepri juga mempertimbangkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) bagi sektor-sektor unggulan seperti industri migas, galangan kapal, dan kimia sebagai bentuk pengakuan terhadap keahlian khusus tenaga kerja.
Berdasarkan keputusan tersebut, UMP Kepulauan Riau per 1 Januari 2026 ditetapkan sebesar Rp3.879.520 atau mengalami kenaikan sebesar 7,06 persen, sementara nilai UMSP Kepri ditetapkan sebesar Rp3.902.006 atau naik sebesar 6,62 persen. Untuk tingkat kabupaten dan kota di Kepri, UMK Kota Batam ditetapkan menjadi yang tertinggi yaitu sebesar Rp5.357.982 dengan kenaikan 7,38 persen. Selanjutnya, UMK Kabupaten Bintan ditetapkan sebesar Rp4.583.221 (naik 8,92 persen), UMK Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp4.279.851 (naik 4,77 persen), serta UMK Kabupaten Karimun sebesar Rp4.241.935 (naik 7,22 persen). Adapun UMK Kota Tanjungpinang dan UMK Kabupaten Lingga masing-masing ditetapkan sebesar Rp3.879.520 dengan kenaikan 7,06 persen, sedangkan UMK Kabupaten Natuna ditetapkan sebesar Rp3.879.520 dengan kenaikan 6,93 persen.
Bandara Husein Dibuka Kembali, KCIC Yakin Whoosh Tetap Diminati
Di tengah penetapan upah minimum tahun 2026, pemerintah juga memberikan klarifikasi mengenai bantuan ketenagakerjaan lainnya. Hingga saat ini, pemerintah menegaskan belum mengeluarkan informasi resmi terkait pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Masyarakat diminta untuk senantiasa berhati-hati dan waspada terhadap modus penipuan melalui tautan atau link palsu yang mengatasnamakan Kementerian Ketenagakerjaan. Pengecekan status penerimaan bantuan ketenagakerjaan tersebut hanya dapat diakses secara resmi dan sah melalui situs web bsu.kemnaker.go.id.
