Stabilitas nilai tukar Rupiah menjadi perhatian utama otoritas moneter di tengah dinamika arus modal global dan lonjakan kebutuhan valuta asing musiman. Untuk meredam tekanan terhadap mata uang Garuda, Bank Indonesia (BI) menerapkan serangkaian strategi moneter yang terintegrasi, mulai dari intervensi pasar domestik hingga transaksi luar negeri.
Fluktuasi kurs dipengaruhi oleh berbagai faktor siklikal. Kebutuhan dolar Amerika Serikat (AS) kerap meningkat pada kuartal kedua, didorong oleh jadwal pembayaran dividen korporasi kepada pemegang saham asing serta kebutuhan valas masyarakat selama musim ibadah haji. Tekanan ini tercermin pada pergerakan pasar, seperti pada perdagangan Selasa, 5 Mei 2026, ketika kurs Rupiah ditutup melemah 0,17% ke level 17.424 per dolar AS, sementara kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) berada di posisi 17.425 per dolar AS.
Intervensi Pasar Offshore NDF dan Kolaborasi Perbankan
Bank sentral menyiapkan tujuh langkah luar biasa yang melampaui pola kerja biasa (business as usual) demi mengawal ketahanan Rupiah. Salah satu instrumen utama yang digunakan adalah intervensi aktif pada pasar offshore Non-Deliverable Forward (NDF) di sejumlah pusat keuangan dunia, mencakup Hong Kong, Singapura, London, hingga New York.
Selain intervensi langsung di pasar global, Bank Indonesia memperluas pendalaman pasar uang domestik. Otoritas menunjuk bank-bank nasional, baik bank milik negara yang tergabung dalam Himbara maupun bank swasta, untuk turut aktif bertransaksi NDF di pasar internasional.
Bursa Mineral ICOMEX Bakal Dibentuk Hari Ini, Beroperasi 4 Januari 2027
Penarikan Arus Modal Portofolio dan Instrumen SRBI
Strategi kedua bertumpu pada penguatan daya tarik imbal hasil investasi guna menarik aliran modal asing (portfolio inflows). Kehadiran Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) menjadi penopang signifikan di tengah dinamika pasar keuangan.
Secara year to date, instrumen SRBI mencatatkan aliran modal masuk (inflow) sebesar Rp 78,1 triliun. Kehadiran dana tersebut mengimbangi arus modal keluar (outflow) di pasar saham yang mencapai Rp 38,6 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 11,7 triliun. Hingga 14 Agustus 2026, koordinasi penarikan modal portofolio asing mencatat arus masuk bersih (net inflows) mencapai US$ 1,8 miliar yang ditopang oleh kombinasi instrumen SBN dan SRBI.
Pengelolaan Likuiditas dan Koordinasi Kas Pemerintah
Bank Indonesia bersama pemerintah juga menyepakati pengelolaan likuiditas terpadu di pasar uang dan sektor perbankan. Skema ini dijalankan dengan mempertahankan penempatan kas pemerintah tetap berada di Bank Indonesia, diiringi penyesuaian bunga yang dibayarkan bank sentral kepada pemerintah.
Langkah koordinatif ini memastikan ketersediaan dana di sistem perbankan tetap memadai tanpa memicu ekses likuiditas yang dapat melemahkan posisi nilai tukar Rupiah di pasar spot.
The Fed Naikkan Suku Bunga, Bursa Asia Kompak Menguat
Posisi Cadangan Devisa dan Prospek Kebijakan Moneter
Ketahanan cadangan devisa menjadi landasan eksekusi kebijakan stabilisasi. Posisi cadangan devisa tercatat sebesar US$ 148,2 miliar dalam pemantauan intervensi, sedangkan pada akhir Juni 2026 berada di level US$ 145,6 miliar atau setara Rp 2.618,9 triliun.
Kendati dinilai mencukupi untuk intervensi, mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memberikan catatan bahwa cadangan devisa saat ini setara sekitar 5,5 bulan kebutuhan impor, sehingga ruang manuver bank sentral tetap memiliki batasan tertentu. Dari sudut pandang pasar, analisis PT SMF memproyeksikan BI-Rate berpotensi naik hingga ke level 6,75% pada akhir 2026 sebagai antisipasi menahan pelemahan nilai tukar dan menjaga ketahanan cadangan devisa.
Seluruh keputusan moneter strategis di Bank Indonesia dirumuskan melalui mekanisme kolektif kolegial oleh Dewan Gubernur (Board of Governors). Terkait kepemimpinan otoritas moneter, Presiden Prabowo Subianto telah mengusulkan Destry Damayanti sebagai calon Gubernur BI. Surat presiden (Surpres) yang memuat nama calon Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur BI tersebut telah diterima oleh Ketua DPR RI Puan Maharani untuk diproses melalui uji kelayakan di parlemen.
