Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menyatakan dukungannya dan setuju dengan rencana pemerintah untuk memperbarui buku mata pelajaran bagi para siswa di sekolah. Rencana pembaruan buku pelajaran ini sebelumnya telah menjadi salah satu fokus perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Dukungan dari pihak legislatif ini disampaikan dengan catatan penting agar program tersebut berjalan dengan tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi dunia pendidikan di tanah air, tanpa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, memberikan tanggapan resmi mengenai rencana ini. Beliau menekankan bahwa pembaruan buku pelajaran yang akan dilakukan oleh pemerintah tidak boleh hanya menyentuh aspek luar saja. Menurut Lalu Hadrian Irfani, proses pembaruan tersebut harus melakukan evaluasi menyeluruh serta melakukan perubahan pada materi, isi, dan substansi dari buku pelajaran tersebut. Ia menegaskan bahwa perubahan yang dilakukan tidak boleh hanya sekadar mengubah tampilan fisik buku agar terlihat baru, melainkan harus menyentuh kualitas konten pembelajaran yang ada di dalamnya.
Rencana pembaruan buku pelajaran ini sendiri berakar dari pengamatan langsung yang dilakukan oleh Kepala Negara. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, memberikan penjelasan mengenai latar belakang munculnya kebijakan ini. Menurut penjelasan Teddy Indra Wijaya, perhatian mendalam Presiden Prabowo Subianto terhadap kondisi dan pembaruan buku pelajaran bagi siswa sekolah ini bermula setelah beliau melakukan kunjungan langsung ke sejumlah sekolah di berbagai wilayah. Dari kunjungan-kunjungan tersebut, didapati adanya kebutuhan untuk memperbarui buku pelajaran yang digunakan oleh para siswa saat ini.
Daryono Gempa Pangalengan Bukan Pertanda Pasti Adanya Gempa Besar
Untuk memastikan kualitas dari buku pelajaran yang baru, Lalu Hadrian Irfani meminta agar pemerintah melibatkan berbagai pihak yang kompeten. Secara khusus, ia meminta agar pemerintah melibatkan para pakar pendidikan dalam proses penyusunan buku mata pelajaran yang baru tersebut. Selain pelibatan pakar, Wakil Ketua Komisi X DPR ini juga meminta agar dilakukan uji publik terhadap rencana pembaruan buku pelajaran ini. Uji publik tersebut dinilai sangat penting untuk mencegah munculnya opini atau dugaan di masyarakat bahwa proyek pembaruan buku ini hanya dikerjakan oleh kelompok tertentu saja untuk kepentingan tertentu.
Di sisi lain, Lalu Hadrian Irfani juga menaruh perhatian besar pada dampak ekonomi yang mungkin ditimbulkan dari kebijakan pembaruan buku ini bagi masyarakat. Ia menyatakan harapannya agar pembaruan buku mata pelajaran siswa ini tidak dijadikan sebagai ladang bisnis baru bagi pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, ia menekankan agar pembaruan buku pelajaran ini jangan sampai membebani para siswa dan orang tua murid dengan biaya untuk membeli buku-buku baru tersebut.
Sebulan Gempa NTT, Warga Palue Masih Tinggal di Pengungsian
Sebagai solusi agar tidak membebani masyarakat, Lalu Hadrian Irfani meminta agar buku-buku pelajaran yang telah diperbarui tersebut diberikan secara gratis kepada seluruh siswa di Indonesia. Pemberian buku gratis ini tidak boleh hanya berpusat di wilayah perkotaan saja, melainkan harus menjangkau seluruh pelosok negeri. Dengan demikian, seluruh anak bangsa di berbagai daerah, termasuk di wilayah terpencil, dapat menikmati fasilitas buku pelajaran baru secara gratis tanpa memikirkan beban biaya yang harus ditanggung oleh orang tua mereka.
