Keabsahan Penahanan Febrie Adriansyah Menurut Kuasa Hukum

Pihak yang secara resmi mengajukan keberatan dan memberikan pernyataan terkait ketidakabsahan penahanan ini adalah pengacara Febri Diansyah. Dalam proses hukum yang sedang berjalan saat ini, Febri Diansyah bertindak sebagai kuasa hukum resmi yang mendampingi dan membela kepentingan hukum dari kliennya, yaitu Febrie Adriansyah. Febrie Adriansyah sendiri diketahui merupakan mantan pejabat tinggi di lingkungan penegak hukum, yang sebelumnya menduduki posisi strategis sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus pada institusi Kejaksaan Agung. Sebagai penasihat hukum yang ditunjuk, Febri Diansyah memiliki kapasitas penuh untuk menilai, menelaah, dan menanggapi setiap langkah hukum yang diambil terhadap kliennya tersebut.

Siapa institusi yang melakukan penahanan terhadap mantan Jampidsus Kejaksaan Agung tersebut?

Baca Juga

Manajemen Logistik dan Biaya Ekspor Kelapa Sawit dari Pangkalan Bun

Tindakan penahanan terhadap Febrie Adriansyah dilakukan secara langsung oleh pihak Kejaksaan Agung (Kejagung). Institusi ini merupakan lembaga penegak hukum tempat di mana klien Febri Diansyah tersebut sebelumnya pernah mengabdi dan menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Langkah penahanan yang diambil oleh pihak Kejaksaan Agung inilah yang kemudian memicu respons, evaluasi, dan kritik dari pihak kuasa hukum. Hal ini berujung pada pernyataan tegas dari pihak pengacara bahwa tindakan penahanan oleh institusi penegak hukum tersebut tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang saat ini berlaku di Indonesia.

Mengapa kuasa hukum secara tegas menilai penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung tidak sah?

Menurut pernyataan resmi yang disampaikan oleh Febri Diansyah selaku kuasa hukum, penahanan terhadap kliennya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dinilai sama sekali tidak sah karena dianggap telah melanggar aturan perundang-undangan. Secara spesifik, kuasa hukum mantan Jampidsus tersebut menyebutkan bahwa langkah penahanan yang diambil oleh aparat dari institusi penegak hukum itu bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Penilaian mengenai ketidakabsahan ini didasarkan pada analisis menyeluruh pihak pengacara terhadap syarat-syarat penahanan yang seharusnya dipatuhi dan dipenuhi oleh aparat penegak hukum sebelum memutuskan untuk menahan seorang tersangka.

Bagaimana ketentuan penahanan yang seharusnya diterapkan oleh penegak hukum menurut aturan KUHAP baru?

Baca Juga

Kejaksaan Agung Tetapkan Pengusaha Nurman Herin Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Pencucian Uang

Terkait dengan aturan yang tercantum di dalam KUHAP baru, Febri Diansyah memberikan penjelasan mengenai syarat utama sebuah penahanan dapat dilakukan. Ia menyebutkan secara gamblang bahwa dalam rumusan KUHAP baru, tindakan penahanan sejatinya harus dilakukan ketika terdapat kekhawatiran yang beralasan terhadap seorang tersangka. Kekhawatiran yang dimaksud oleh kuasa hukum tersebut adalah apabila tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri dari proses hukum yang sedang berjalan, atau apabila tersangka dikhawatirkan akan melakukan tindakan menghilangkan barang bukti yang berkaitan erat dengan perkara. Aturan yang mengatur tentang kekhawatiran melarikan diri atau menghilangkan barang bukti inilah yang menjadi landasan utama argumentasi pihak pengacara dalam menyoroti tindakan penahanan terhadap mantan Jampidsus Kejaksaan Agung tersebut.

Apa kesimpulan dari keberatan yang disampaikan oleh Febri Diansyah terkait proses penahanan kliennya?

Inti utama dari keberatan yang dilayangkan oleh pihak pengacara berpusat pada pandangan bahwa kriteria penahanan berdasarkan KUHAP baru tidak terpenuhi dalam kasus kliennya. Dengan merujuk pada syarat mutlak bahwa penahanan harus dilakukan ketika seorang tersangka dikhawatirkan melarikan diri atau ketika tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti, Febri Diansyah menegaskan posisinya bahwa penahanan Febrie Adriansyah oleh Kejaksaan Agung telah melanggar ketentuan hukum acara pidana yang baru tersebut. Oleh karena itu, selaku kuasa hukum dari mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, ia secara konsisten menyatakan bahwa penahanan terhadap kliennya tersebut berstatus tidak sah secara hukum karena dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur di dalam KUHAP baru.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap