Kasus Pemerasan di Pemalang dan Kejanggalan Pesan Terhapus Pegawai KPK

Istilah pertama yang mencuat dalam proses penyidikan kasus ini adalah fitur pesan terhapus dua puluh empat jam. Fitur ini merupakan pengaturan dalam aplikasi perpesanan singkat yang secara otomatis menghapus riwayat obrolan setelah rentang waktu satu hari. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengungkapkan bahwa pihak penyidik menemukan adanya kejanggalan pada aplikasi perpesanan milik Setya Budi Dias Oktavianto. Setya Budi Dias Oktavianto merupakan Anggota Polri yang berdinas di KPK sebagai staf administrasi lembaga. Ia diketahui secara khusus mengaktifkan fitur pesan terhapus tersebut hanya untuk komunikasi dengan ayahnya, Lilik Budi Suprianto. Kejanggalan ini dinilai semakin kuat karena dalam percakapan dengan pihak-pihak lain, seperti staf pegawai di lingkungan KPK, fitur penghapus pesan otomatis itu sama sekali tidak digunakan oleh yang bersangkutan.

Istilah selanjutnya yang menjadi fokus penyidikan adalah bukti pengiriman uang. Pihak KPK menduga kuat bahwa pesan-pesan singkat yang sengaja diatur agar terhapus secara otomatis tersebut berisi perbincangan dan bukti perihal pengiriman uang dari Lilik Budi Suprianto kepada Setya Budi Dias Oktavianto. Pola komunikasi tertutup yang dinilai tidak wajar antara ayah dan anak ini diyakini oleh pihak penyidik sebagai petunjuk yang sangat penting. Hal tersebut dinilai memperkuat bukti dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh kedua orang tersebut terhadap Anom Widiyantoro selaku Bupati Pemalang.

Baca Juga

Polisi Periksa Lima Saksi Terkait Penyelidikan Kematian Sutrimo

Modus operandi dalam kasus dugaan korupsi ini sangat berkaitan erat dengan penyalahgunaan informasi internal penanganan perkara. Lilik Budi Suprianto, yang tercatat sebagai anggota sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), diduga kuat memanfaatkan posisi strategis anaknya di lembaga antirasuah tersebut. Akses yang dimiliki oleh Setya Budi Dias Oktavianto dimanfaatkan untuk memperoleh berbagai informasi penting terkait penanganan perkara. Informasi rahasia tersebut kemudian digunakan oleh Lilik sebagai alat untuk mendekati serta memeras Anom Widiyantoro. Salah satu informasi spesifik yang disampaikan Lilik kepada Bupati Pemalang adalah mengenai adanya penyelidikan KPK yang sedang berjalan terkait perkara dugaan suap proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Atas dasar keyakinan bahwa para tersangka memiliki kapasitas untuk mengurus perkara tersebut, Bupati Pemalang lantas memberikan sejumlah uang.

Tersangka adalah status hukum definitif bagi pihak-pihak yang berdasarkan bukti permulaan diduga kuat melakukan tindak pidana. Dalam perkara dugaan pemerasan ini, KPK secara resmi telah menetapkan dan melakukan upaya penahanan terhadap empat orang tersangka. Keempat orang tersangka tersebut meliputi Anom Widiyantoro selaku Bupati Pemalang periode 2025 sampai 2030, serta orang kepercayaan Anom yang bernama Mohamad Haris, yang juga kerap disapa dengan panggilan Gus Haris. Tersangka lainnya adalah Setya Budi Dias Oktavianto, staf administrasi lembaga KPK dari unsur Polri, beserta ayah kandungnya, Lilik Budi Suprianto.

Baca Juga

Fenomena Pagar Tinggi di Mal dan Gedung Jakarta, Benarkah Ada Potensi Kerusuhan?

Penahanan pertama merupakan bagian dari langkah hukum proaktif untuk membatasi ruang gerak tersangka dan mencegah penghilangan barang bukti selama proses penyidikan berlangsung. Penahanan terhadap keempat tersangka kasus Pemalang tersebut dilakukan selama dua puluh hari pertama. Masa penahanan ini terhitung mulai tanggal 30 Juli sampai dengan 18 Agustus 2026. Selama masa penahanan tersebut berjalan, para tersangka ditempatkan di bawah pengawasan ketat di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK, yang berlokasi di Jakarta.

Pasal sangkaan merujuk pada dasar ketentuan hukum pidana yang digunakan oleh penyidik untuk menjerat para tersangka atas perbuatan melanggar hukum yang mereka lakukan. Terhadap tersangka Anom Widiyantoro dan Mohamad Haris, keduanya disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Aturan tersebut juga diterapkan dengan juncto Pasal 20 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, untuk tersangka Lilik Budi Suprianto dan Setya Budi Dias Oktavianto, keduanya secara spesifik disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e UU Tipikor juncto Pasal 20 UU KUHP. Penerapan pasal-pasal pemberantasan korupsi ini menjadi landasan utama bagi penyidik KPK dalam memproses tuntas dugaan pemerasan di wilayah Kabupaten Pemalang tersebut ke tahap peradilan selanjutnya.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap