Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperluas adopsi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Indonesia. Payung hukum penyelenggaraan IKD dan standar KTP elektronik sendiri telah ditetapkan sejak terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022 yang masih berlaku sampai saat ini.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, Teguh Setyabudi, memaparkan bahwa aktivasi IKD ditargetkan menjangkau 20 persen dari total penduduk wajib KTP pada 2026. Target tersebut berjalan beriringan dengan penguatan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) di 15 daerah, pencapaian Indeks Kualitas Layanan Adminduk di angka 77, serta target 275 kabupaten/kota yang masuk kategori pelayanan Sangat Baik.
Berikut rangkuman pertanyaan yang kerap muncul seputar tata cara aktivasi, keamanan sistem, hingga pemanfaatan IKD Kemendagri.
Apa Itu Identitas Kependudukan Digital (IKD)?
Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan representasi elektronik dari dokumen kependudukan yang dapat diakses secara langsung melalui telepon seluler. Layanan ini dirancang untuk mempermudah warga menampilkan identitas kependudukan dalam format digital resmi yang terhubung langsung dengan sistem kependudukan nasional.
Truk Tabrak Mobil-Motor Usai Terobos Lampu Merah di Cibubur, 1 Tewas
Bagaimana Prosedur dan Syarat Aktivasi IKD Kemendagri?
Proses pendaftaran IKD mewajibkan keterlibatan petugas resmi guna menjaga keabsahan data kependudukan. Tahapan yang perlu dipersiapkan dan dilalui masyarakat meliputi:
- Mengunduh aplikasi resmi IKD pada telepon seluler melalui platform distribusi aplikasi resmi.
- Memasukkan data identitas yang diminta ke dalam sistem aplikasi.
- Menghubungi atau mendatangi petugas Dukcapil secara langsung untuk pendampingan aktivasi dan tahapan validasi yang ketat.
- Menjalani verifikasi biometrik yang didukung oleh sistem pengenalan wajah (face recognition).
Ditjen Dukcapil secara tegas mengingatkan masyarakat untuk selalu menggunakan kanal pelayanan resmi. Warga dilarang melakukan pendaftaran atau menyerahkan data pribadi melalui pesan pribadi maupun pihak yang tidak berwenang.
Apakah Penerapan IKD Langsung Menghapus KTP-el Fisik?
Penerapan IKD tidak serta-merta membuat KTP-el fisik kehilangan status keberlakuannya. Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 mengatur penerapan IKD berdampingan dengan standar KTP-el. Pemerintah tetap menyediakan fasilitas identitas fisik, termasuk pengadaan 22 juta blangko KTP-el untuk kebutuhan masyarakat yang masih memerlukannya.
Polri Pastikan Penetapan Tersangka Febrie Adriansyah Sesuai Aturan
Apa Saja Fitur dan Bentuk Pemanfaatan IKD?
Aplikasi resmi IKD menyediakan fungsi utama sebagai identitas kependudukan digital yang sah. Di dalam aplikasi, dokumen kependudukan ditampilkan secara ringkas dan praktis, lengkap dengan penyediaan kode QR untuk kebutuhan verifikasi data pada layanan tertentu.
Bagaimana Standar Keamanan Data IKD Dijamin?
Keamanan basis data IKD ditopang oleh teknologi validasi pengenalan wajah serta penerapan standar keamanan informasi ISO 27001, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, Kemendagri melengkapi sistem dengan 2 juta lisensi ABIS (Automated Biometric Identification System).
Infrastruktur IKD juga diperkuat melalui pembangunan Data Center Tier 3 di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jalan Ampera, Jakarta. Dukungan pembiayaan Pinjaman Luar Negeri dimanfaatkan untuk memastikan keandalan sarana TIK, integrasi lintas sektor, dan pemerataan jaringan layanan kependudukan hingga ke wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
