Bagaimana dasar hukum penetapan Upah Minimum Provinsi yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan?
Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan regulasi upah minimum dengan merujuk pada arahan pemerintah pusat serta landasan hukum yang berlaku. Untuk penetapan UMP 2025, Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 pada 4 Desember 2024. Langkah ini menindaklanjuti pengumuman kenaikan upah minimum nasional sebesar 6,5 persen oleh Presiden Prabowo Subianto pada 29 November 2024 sekaligus mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Selanjutnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa perhitungan UMP 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025, yang merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 17 Desember 2025.
Bagaimana formulasi penetapan Upah Minimum Provinsi UMP Kementerian Ketenagakerjaan dihitung?
Berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2025, rumus perhitungan nilai penyesuaian upah minimum dirumuskan secara matematis: Nilai penyesuaian UM(t+1) = {Inflasi + (PE x a)} x UM(t). Formula tersebut memadukan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi (PE), serta indeks tertentu dengan simbol alfa (a) yang dipatok pada rentang 0,50 hingga 0,90. Seluruh indikator ekonomi yang digunakan dalam rumus ini wajib bersumber dari lembaga resmi yang berwenang di bidang statistik. Ketentuan aturan ini juga menegaskan bahwa jika hasil nilai penyesuaian upah minimum bernilai lebih kecil atau sama dengan nol, besaran upah minimum yang ditetapkan tidak akan turun, melainkan tetap sama dengan nilai upah minimum tahun berjalan.
Update Penanganan Gempa NTT, 87 Korban Jiwa, 150.576 Warga Mengungsi, dan Pengerahan Bantuan Skala Penuh
Siapa yang menentukan indeks alfa dan apa faktor pertimbangannya?
Penghitungan besaran upah serta penetapan nilai alfa diserahkan kepada dewan pengupahan provinsi maupun dewan pengupahan kabupaten/kota. Dalam menentukan angka alfa di rentang 0,50 sampai 0,90, dewan pengupahan daerah wajib mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja atau buruh dan kemampuan perusahaan, sekaligus menimbang perbandingan antara upah minimum dengan standar kebutuhan hidup layak. Mekanisme ini dirancang untuk mengakomodasi aspirasi dunia usaha dan serikat pekerja di tingkat daerah.
Kapan jadwal pengumuman upah minimum dan apa kewajiban struktur upah bagi perusahaan?
Akselerasi Pembangunan PLTS Nasional, Target 30 GW Prabowo, Konversi 13 GW PLTD, dan Lonjakan Permintaan Data Center
Menurut Pasal 35 PP Nomor 49 Tahun 2025, upah minimum kabupaten/kota ditetapkan melalui keputusan gubernur paling lambat 25 November tahun berjalan. Pada siklus UMP 2025, pengumuman gubernur ditetapkan paling lambat 11 Desember 2024 untuk mulai berlaku efektif per 1 Januari 2025. Di samping mematuhi batas upah minimum, pengusaha diwajibkan menyusun dan menerapkan struktur serta skala upah internal. Penyusunan skala upah tersebut harus mempertimbangkan kemampuan perusahaan dan produktivitas, serta jenjang golongan, jabatan, masa kerja, latar belakang pendidikan, hingga kompetensi pekerja.
Bagaimana akses informasi resmi daftar upah dan klarifikasi program subsidi upah?
Kementerian Ketenagakerjaan merilis daftar resmi besaran UMP 2026 kepada masyarakat luas melalui kanal media sosial resmi @kemnaker. Terkait program Bantuan Subsidi Upah (BSU), pemerintah memastikan bahwa hingga awal Januari 2026 belum ada informasi resmi mengenai jadwal pencairannya. Masyarakat diminta berhati-hati terhadap peredaran tautan penipuan tidak resmi, mengingat pengecekan status penerima BSU hanya dilakukan melalui laman resmi bsu.kemnaker.go.id.
