Sidang perdana untuk kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas akhirnya resmi digelar hari ini. Agenda utama dari jalannya persidangan perdana ini adalah pembacaan surat dakwaan terhadap Yaqut Cholil Qoumas yang dilakukan oleh jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Informasi mengenai jadwal serta pelaksanaan sidang perdana tersebut telah tercantum dan dapat dilihat secara jelas pada laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026.
Dalam menangani dan menyidangkan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menunjuk susunan majelis hakim yang akan memimpin jalannya persidangan. Majelis hakim tersebut dipimpin oleh Ni Kadek Susantiani yang bertindak selaku ketua majelis hakim. Selama proses persidangan berlangsung, Ni Kadek Susantiani akan didampingi oleh dua orang hakim anggota, yaitu Adek Nurhadi dan Sigit Herman Binaji. Majelis hakim inilah yang memiliki wewenang penuh untuk memimpin seluruh rangkaian persidangan untuk para terdakwa.
Soal Wacana Ambang Batas Parlemen 5 Persen, PDIP Minta Tetap Patuhi Putusan MK
Selain mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, terdapat tiga terdakwa lainnya yang juga akan menjalani sidang perdana mereka secara bersamaan hari ini. Para terdakwa tersebut memiliki peran dan latar belakang masing-masing yang saling berkaitan dalam kasus ini. Terdakwa pertama adalah mantan staf khusus Yaqut Cholil Qoumas, yaitu Ishfah Abidal Azis yang juga dikenal dengan nama Gus Alex. Terdakwa kedua adalah Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktour. Sedangkan terdakwa ketiga dalam persidangan ini adalah Asrul Azis Taba yang menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Kesthuri. Ketiganya dihadirkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan hukum.
Dalam konstruksi perkara ini, Komisi Pemberantasan Korupsi menduga bahwa Ismail Adham dan Asrul Azis Taba memberikan sejumlah uang kepada Yaqut Cholil Qoumas ketika ia masih aktif menjabat sebagai Menteri Agama. Pemberian uang tersebut diduga tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui perantara, yaitu mantan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex. Secara lebih rinci, Ismail Adham diduga menyerahkan uang senilai USD 30.000 kepada Gus Alex. Selain itu, Ismail Adham juga diduga menyerahkan uang dengan nilai USD 5.000 kepada mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama tahun 2024, Hilman Latief. Pemberian uang ini ditujukan demi mendapatkan jatah kuota haji khusus tambahan untuk tahun 2024.
Respons Bahlil Soal Fahd Arafiq Jadi Tersangka Korupsi
Kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji tambahan ini dinilai telah membawa dampak buruk yang sangat luas. Berdasarkan pernyataan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, tindakan para terdakwa ini tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan bagi negara, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat luas. KPK menyatakan bahwa kasus penyalahgunaan wewenang dan suap ini telah mengakibatkan tertundanya keberangkatan ribuan jemaah haji reguler. Ribuan jemaah reguler tersebut seharusnya bisa berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji, namun hak mereka terpaksa tertunda akibat adanya manipulasi pembagian kuota haji tambahan ini. Persidangan ini diharapkan dapat mengungkap kebenaran dan menuntaskan perkara hukum yang merugikan publik tersebut.
